Sumur Bor Tak Berfungsi, Sayuti Enggok Bantah Jika TRGD Diam dalam Penanganan Karhutla

BANJARMASINPOST.CO.ID,  BANJARBARU –Sepanjang 2018, terjadi 946 kali kebakaran hutan dan lahan (karhutla) dan 727 titik panas (hotspot).

Berdasarkan prediksi BMKG, Mei sudah mulai masuk musim panas atau kemarau, dimana puncaknya akan terjadi di Agustus dan Oktober 2019.

Seperti sebelumnya di mana Lahan yang terbakar rata-rata di lahan Areal Penggunaan Lain (APL) atau lahan tidur non produktif yang diketahui semak belukar.

Termasuk salah satunya di Guntung Damar Banjarbaru yang menjadi langganan Karhutla tiap tahunnya.

Baca: Jatim Open, Perbakin Kalsel Turunkan Atlet Lapis ketiga, Ini Alasannya

Baca: Meski Gagal, Caleg ini Legowo Terima Kekalahan, Kapolres Kotabaru Apresiasi Pemilu Lancar

Baca: Jadwal Buka Puasa Wilayah Jakarta Bogor Bandung & Surabaya Ramadhan 1440 H/ 7 Mei 2019

Oleh Gubernur Kalsel, H Sahbirin Noor, diminta untuk kepada pemangku wilayah dan kepentingan di kebakaran hutan dan lahan lahan itu harus dialihkan ke areal produktif.

Tidak itu saja, setelah dievaluasi ternyata sumur bor yang jumlahnya puluhan di sekitar bandara itu hanya ada dua yang berfungsi. Sehingga dinilai masih belum atau kurang memberikan andil untuk pencegahan kebakaran hutan dan lahan karena kebakaran lahan.

Sementara sumur bor tersebut diketahui adalah program dari NGO yang sebelumnya dikerjasamakan dengan Tim Restorasi Gambut Daerah (TRGD) untuk pemasangan.

Karena itulah ada muncul seolah oleh TRGD Lepas tangan dan diam jika dikaitkan dengan kebakaran hutan dan lahan.

Kepala BPBD Kalsel, Wahyuddin menjelaskan bahwa untuk seputaran areal bandara menjadi fokus bersama, termasuk di Guntung Damar Banjarbaru.

"Ada rencana yakni dengan mengubah areal tidur itu dengan areal perkebunan. Ya Pak Gubernur mengarahkan demikian, dengan harapan agar kawasan itu dirawat. Jika digunakan kebun maka otomatis akan dirawat oleh si pengelola kebunnya," kata dia.

Dijelaskan Wahyuddin, selain difokuskan ke penanganan Bandara kedepannya, juga ada beberapa strategi penanganan karhutla yakni dengan membentuk satgas.

"Kalau sudah ada dua daerah yang menetapkan Siaga darurat karhutla. Maka Kalsel juga sudah siap statusnya untuk Siaga. Namun saat ini belum ada yang menetapkan. Akan tetapi dilaporkan titik yang rawan tingkat karhutlanya terdapat di lima Kabupaten kota, yakni Kota Banjarbaru, Kabupaten Banjar, Kabupaten Tanah Laut, Kabupaten Barito Kuala, dan Kabupaten Tapin," kata Wahyuddin.

Adapun dukungan kongkrit pemerintah Provinsi Kalsel untuk mengantisipasi sedini mungkin akan terjadinya Karhutla, Pemerintah melalui Gubernur Kalsel telah dikeluarkan surat edaran kepada Bupati/Walikota se Kalsel terkait antisipasi dan kesiapsiagaan dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla.

Sebagai langkah awal, Gubernur Kalsel, telah membuat surat edaran kepada Bupati/Walikota se Kalsel, tentang antisipasi dan kesiapsiagaan pemda dalam pencegahan dan penanggulangan Karhutla di Kalsel.

Disinggung soal peranan TRGD? Wahyuddin menjelaskan ada perbedaan dan kurang singkron jika berbicara dengan kebakaran hutan dan lahan.

"Peta yang dia tangani berbeda dengan areal yang ada. Termasuk waktu sempat ada perbedaan pelaksanaan," kata Wahyuddin.

Sekertaris TRGD Kalsel, Murahkman Sayuti Enggok, Selasa (7/5/2019) mengelak jika dianggap diam selama ini soal koordinasi karhutla. Bahwa dia jelaskan ada perwakilan TRGD ketika ada apel karhutla.

Dijelaskan Sayuti Enggok, memang ada beda program TRGD dengan program karhutla.

"Jelas berbeda krn TRGD menggunakan PIR (Peta Indikatif Restorasi) yang disusun Badan Restorasi Gambut terhadap KHG (Kesatuan Hidrologis Gambut) yang menjadi target restorasi. Program pokok kami adalah 3R yaitu Rewetting (pembasahan), Revegetasi (penanaman kembali) dan Revitalisasi ekonomi utk masy sekitar terdampak kegiatan restorasi. 3R dilaksanakan di lahan gambut yang bekas terbakar, berada dlm KHG prioritas, diluar Kawasan Berizin. Jadi program BRG dan TRGD memang antara lain utk mencegah kebakaran hutan/lahan tetapi dilahan gambut yg termasuk KHG prioritas diluar itu kami tdk diizinkan, " kata dia.

Programnya, sambung Sayuti, melalui Pembangunan Infrastruktur Pembasahan yaitu membangun sekat kanal di titik-titik yang menjadi prioritas untuk memastikan air tetap tersedia meskipun musim kemarau dan pembangunan sumur bor utk pembasahan pada saat terjadi kebakaran di lahan gambut.

Saat disinggung soal sumur bor di seputar bandara? Sayuti Enggok menjelaskan bahwa sumur bor tersebut dibangun dari bantuan dana donor NGO langsung dikerjakan oleh BRG kare a maksudnya untuk prioritas sekitar bandara.

"Dan memang hasil monev kami bnyak yang tidak berfungsi. Kalau yang masih bisa difungsikan akan kita fungsikan tetapi masalahnya kami tidak punya anggaran untuk pemeliharaan, apalagi untuk sumur bor di samsudin noor dan guntung payung belum masuk KHG Prioritas, " kata Sayuti.

Baca: Niat Sholat Sunnah Tarawih Witir & Doa Kamilin Serta Tata Cara di Ramadhan 1440 H/Selasa 7 Mei 2019

Baca: Lafadz Doa Buka Puasa Ramadhan 1440 H yang Sudah Hari Kedua, Simak Sunnah Berbuka

Dijelaskan Sayuti, pihak BRG sudah usulkan untuk menjadi lokasi khusus karena dekat obyek vital (bandara)." Tetapi kami terikat dengan aturan bahwa yang boleh kami tangani adalah untuj lokasi yang termasuk KHG prioritas, sementara untuk samnoor dan Guntung payung itu tidak termasuk," kata Sayuti.

Masih Sayuti, pihak TRGD juga sudah pula koordinasi bersama dengan Walikota Banjarbaru dalam pertemuan di Banjarbaru, tetapi masalahnya status sumur bor tersebut dari bantuan NGO yang belum ada serahterimanya ke Pemko sehingga Pemko tidak berani menganggarkan karena tidak ada dasarnya. "Intinya kami sudah melakukan upaya dan tak diam dalam sumur bor termasuk karhutla," kata dia.(banjarmasinpost.co.id/nurholis huda)