PPDB 2019

Sekolah Banyak tapi Murid Tak Ada, Begini Kata Pakar Pendidikan

Kekurangan murid pada separuh sekolah dasar negeri (SDN) di Banjarmasin pasca-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi mendapat perhatian

Editor: Eka Dinayanti
BPost Cetak
BPost edisi cetak Jumat (31/5/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kekurangan murid pada separuh sekolah dasar negeri (SDN) di Banjarmasin pasca-Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) Sistem Zonasi mendapat perhatian sejumlah pakar pendidikan.

Mereka pun meminta pemerintah mengevaluasi sistem zonasi yang mengharuskan calon murid mendaftar di sekolah terdekat.

Pengamat pendidikan di Kalimantan Selatan Prof Ersis Warmansyah Abbas kepada BPost mengatakan pada intinya setiap orangtua menginginkan anaknya menimba ilmu di sekolah yang baik dan unggul.
"Itu prinsip dasar. Bisa sekolah negeri, bisa sekolah swasta,” kata dosen Fakultas Keguruan dan Ilmu Pengetahuan (FKIP) Universitas Lambung Mangkurat (ULM) ini.

Baca: 95 SDN Masih Kekurangan Murid, SDN Kelayan Dalam 1 Hanya Mendapatkan Tiga Murid

Baca: Foto Baru di Instagram Ahmad Dhani Buat Heboh, Suami Mulan Jameela Tampilkan El Rumi Kecil

Baca: Penyesalan Raffi Ahmad Peluk dan Cium Zaskia Gotik di Pesbukers Putuskan Datangi MUI

Baca: Perlakuan Reino Barack Pada Syahrini di Pusat Perbelanjaan Jadi Sorotan, Hanya Bisa Saat Buka Puasa

Jika lebih bagus dari sekolah negeri, wajar orangtua menyekolahkan anaknya ke sekolah swasta kendati mahal.

"Yang harus dipikirkan sekarang itu manajemen pendidikan. Seharusnya pemerintah mempunyai manajemen lebih baik lagi dan memetakannya dalam suatu peta pendidikan. Jangan sampai sekolah banyak tapi murid tidak ada," katanya.

Prof Dwi Atmono, yang juga guru besar dari ULM, berpendapat senada.

Orangtua akan melihat mutu sekolah untuk anaknya.

Seharusnya ini diperhatikan oleh SDN.

Menurut dia, ada tolak ukur melihat mutu pendidikan yaitu pelaksanaan Standar Pelayanan Minimal.

"Indikatornya mencakup pengadaan buku teks, alat peraga IPA, buku pengayaan dan referensi, jam kerja guru yang di dalam termasuk kegiatan perencanaan, pelaksanaan dan evaluasi pembelajaran, supervisi yang kontinyu dengan memberikan umpan balik," katanya.

Selain itu, menurutnya, pemerintah perlu melakukan evaluasi, menilai efektivitas sekolah serta mutu lulusan.

“Semacam evaluasi diri sekolah, yang melibatkan semua komponen seperti tenaga ahli dan orangtua siswa,” katanya.

Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di

Berita Terkini

© 2026 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved