Berita Banjarmasin

Hanya 4 Kasus Sejak Awal 2019, Masyarakat Kalsel Dinilai Belum Proaktif Cari Informasi Publik

Keterbukaan informasi sering menjadi salah satu indikator akuntabilitas termasuk juga di lembaga maupun institusi.

Hanya 4 Kasus Sejak Awal 2019, Masyarakat Kalsel Dinilai Belum Proaktif Cari Informasi Publik
banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan Selatan (Kalsel) Periode 2015-2019, Samsul Rani 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Keterbukaan informasi sering menjadi salah satu indikator akuntabilitas termasuk juga di lembaga maupun institusi.

Hal ini juga berlaku pada institusi maupun lembaga Pemerintah yang seharusnya terbuka dalam hal informasi publik dan hal ini pun sudah diatur dalam Undang-Undang.

Walau demikian, menurut Mantan Ketua Komisi Informasi Provinsi (KIP) Kalimantan Selatan (Kalsel) Periode 2015-2019, Samsul Rani, walau sudah ada aturan tersebut, masyarakat di Kalsel cenderung belum sepenuhnya memanfaatkannya.

Buktinya, sejak awal Tahun 2019 yang notabene sudah nyaris separuh berlalu, hanya ada enam kasus yang terkait keterbukaan informasi yang diselesaikan melalui KIP Kalsel.

Dimana satu kasus diselesaikan melalui proses adjudikasi oleh KIP Kalsel dan lima kasus lainnya diselesaikan dengan jalan mediasi juga ditengahi oleh KIP Kalsel.

Baca: Ramai Game PUBG Diharamkan Ulama Aceh, Ini Pandangan Ustadz Abdul Somad Soal Fatwa Itu

Walaupun bukan menjadi cara yang paling akurat menyimpulkan tingkat keaktifan masyarakat mengakses informasi publik, namun jumlah kasus yang ditangani di KIP Kalsel menurut Samsul cenderung kecil dibanding jumlah kasus yang ditangani KIP di Provinsi lain di Indonesia.

"Jadi waktu ada rapat nasional, kami di Kalsel salah satu yang paling sedikit," kata Samsul.

Selain enam kasus yang sudah diselesaikan, KIP Kalsel masih memiliki enam draft kasus yang akan diselesaikan dalam waktu dekat yang akan dilanjutkan oleh para Komisioner KIP Kalsel yang baru dilantik Bulan Juni 2019 ini.

Padahal menurutnya dengan makin banyaknya permintaan dan pemanfaatan informasi publik dari masyarakat terhadap instansi dan lembaga Pemerintah, maka makin baik pula pengawasan masyarakat dan menekan potensi penggunaan anggaran yang sia-sia atau kurang bermanfaat.

Selama menjadi Ketua KIP Kalsel, Samsul nyatakan kasus yang paling banyak ditangani KIP Kalsel terkait pengaduan kesulitan akses informasi di beberapa institusi Pemerintah di beberapa Kabupaten di Kalsel.

Halaman
12
Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved