Berita Nasional

Kasus Suap PT Sinarmas, Dua Pimpinan DPRD Kalteng Divonis 5 Tahun dan Denda Rp 200 Juta

Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider 3 bulan

Kasus Suap PT Sinarmas, Dua Pimpinan DPRD Kalteng Divonis 5 Tahun dan Denda Rp 200 Juta
capture/banjarmasin post
Banjarmasin Post edisi Cetak Kamis, 4 Juli 2019, Halaman 1 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Setelah menjalani serangkaian persidangan di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) Jakarta, Ketua Komisi B DPRD Kalimantan Tengah, Borak Milton, dan Sekretaris Komisi B DPRD Kalteng, Punding Ladewiq H Bangkan, divonis lima tahun penjara oleh majelis hakim, Rabu (3/7).

Keduanya juga diwajibkan membayar denda Rp 200 juta subsider dua bulan kurungan.

Vonis ini lebih rendah dibandingkan tuntutan jaksa Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) yaitu tujuh tahun penjara dan denda Rp 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Majelis hakim yang diketuai Duta Baskara juga menjatuhkan pidana tambahan berupa pencabutan hak untuk dipilih dalam jabatan publik selama tiga tahun sejak kedua terdakwa selesai menjalani masa pidana pokoknya. Itu karena keduanya menciderai amanat rakyat Kalteng.

Menurut majelis hakim, keduanya terbukti menerima Rp 240 juta dari tiga petinggi Sinarmas. Mereka adalah Edy Saputra Suradja, Willy Agung Adipradhana dan Teguh Dudy Syamsuri Zaldy.

Baca: Tak Keluarkan CSR, Izin Produksi Perusahaan Tambang akan Dihentikan, Kalteng Launching Blue Print

Baca: Pengusaha Tambang Siap Taati Aturan Program CSR dari Pemprov Kalteng, Ini Ancaman Sanksinya

Baca: Gubernur Nyatakan Kalteng Siaga Darurat Karhutla, Status Udara Kota Palangkaraya Sehat

Baca: Adi Curigai Tabung Berlas Kasar, Pangkalan Tolak Tabung LPG 3 Kg Berwarna Hijau Gelap

Pemberian uang itu agar keduanya dan anggota Komisi B DPRD lainnya tidak melakukan rapat dengar pendapat terkait dugaan pencemaran limbah sawit di Danau Sembuluh, Seruyan, Kalteng.

Selain itu agar anggota DPRD tidak mempersoalkan masalah tidak adanya izin Hak Guna Usaha (HGU) dan tidak adanya Izin Pinjam Pakai Kawasan Hutan (IPPH), serta belum ada plasma yang dilakukan oleh PT Binasawit Abadi Pratama (BAP). Uang tersebut juga agar anggota DPRD memberikan klarifikasi terhadap pemberitaan pencemaran limbah di media massa.

Selain Borak dan Punding, Pengadilan Tipikor Jakarta juga menyidangkan dua anggota Komisi B DPRD Kalteng yakni Edy Rosada dan Arisavanah. Edy dan Arisavanah dituntut jaksa KPK enam tahun penjara dan denda 200 juta subsider tiga bulan kurungan.

Dalam persidangan beberapa waktu lalu, penasihat hukum keduanya menyatakan Edy dan Arisavanah terjerat kasus suap karena mematuhi perintah pimpinan Komisi B yakni Borak dan Punding. (kompas)

Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved