Ekonomi dan Bisnis

Apersi Bakal Kaji Ulang dan Evaluasi Program BP2BT, Dinilai Memberatkan Debitur

Jumlah anggaran untuk rumah subsidi yang makin ketat sempat membuat sejumlah developer ragu dengan dikeluarkannya Permenkeu Nomor 81 Tahun 2019.

Apersi Bakal Kaji Ulang dan Evaluasi Program BP2BT, Dinilai Memberatkan Debitur
HO/DPD Apersi Kalsel
Rapat Koordinasi (Rakor) DPD Apersi Kalsel bersama DPP Apersi, Jumat (20/7/2019). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Jumlah anggaran untuk rumah subsidi yang makin ketat sempat membuat sejumlah developer ragu dengan dikeluarkannya Peraturan Menteri Keuangan (Permenkeu) Nomor 81 Tahun 2019.

Meskipun ada aturan baru untuk relaksasi Pajak Pertambahan Nilai (PPN) untuk mempermudah pembeli rumah subsidi, namun anggarannya tidak cukup, bakal menyulitkan bagi pengembang dan tetap tidak menarik bagi pembeli.

Menanggapi hal tersebut, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat (PUPR) akan mengalihkan KPR rumah subsidi ke skema lain seperti Subsidi Selisih Bunga (SSB) atau Bantuan Pembiayaan Perumahan Berbasis Tabungan (BP2BT).

Setelah dikaji bersama, ternyata penerapan BP2BT tidak semudah yang dibayangkan khususnya di wilayah Kalimantan Selatan (Kalsel).

Baca: Perusahaan Plasma Kebun Sawit Gelar di Tapin Simulasi Penanggulangan Karhutla, Ini Alat yang Dipakai

Ketua DPD Asosiasi Pengembang Perumahan dan Pemukiman Seluruh Indonesia (Apersi) Kalsel, Mukhtar Lutfhi mengatakan, diberlakukannya BP2BT dinilai akan memberatkan debitur. Sebab suku bunga yang digunakan adalah suku bunga komersial.

"Adanya program itu, pemerintah memberikan subsidi uang muka hingga Rp 40 juta rupiah, namun suku bunganya berubah-ubah mengikuti pasar sehingga mempengaruhi angsurang yang menjadi mahal. Sedangkan masyarakat ingin angsuran murah," jelasnya di sela Rapat Koordinasi (Rakor) Apersi Kalsel bersama DPP Apersi, Jumat (20/7/2019).
Selain itu, syarat lainnya calon debitur harus memiliki tabungan minimal 6 bulan dan saldo sebesar Rp 2 juta. Meskipun ada subsidi namun minimal DP dikenakan sebesat 5 persen.

"Syaratnya juga rumit, dimana verifikasi awal untuk mendapatkan bantuan harus terlebih dulu diverifikasi oleh tim BP2BT memakan waktu 45 hari. Karena itu, DPD Apersi Kalsel menolak program BP2BT,” tandasnya.

Sementara itu, Ketua DPP Apersi, Junaidi Abdilah mengatakan, Rakor merupakan agenda rutin yang bertujuan membahas permasalahan yang dihadapi kalangan developer perumahan. Masalah dan solusinya akan menjadi rekomendasi bagi pemerintah daerah maupun pemerintah pusat.

Baca: Bank Mandiri Bakal Lakukan Investigasi Terkait Error saat Pemindahan Data, Rohan: Layanan Pulih

Diungkapkannya, salah satu yang persoalan yang dihadapi developer yakni berkurangnya anggaran rumah subsidi. Semester I 2019, hanya 160.000 unitdan dipekirakan akan habis pada Agustus. Tahun lalu jumlahnya mencapai 268.000 unit.

“Tahun ini kekurangan diperkirakan lebih dari 140.000 unit. Kami berharap pemerintah dapat memenuhi itu. Kalau tidak dipenuhi akan mengganggu stabilitas developer dan masyarakat berpenghasilan rendah untuk mendapatkan rumah,” ucapnya

Selain itu menurutnya, angsuran yang tinggi akan berpotensi meningkatkan tingkat kredit macet di kalangan debitur.

Terkait program BP2BT Junaidi menambahkan, program ini sudah disosialisasikan dan akan mulai dalam diterapkan tahun ini.

"Apabila program ini tidak sesuai atau memberatkan debitur maka kami akan melakukan evaluasi begitu pula pemerintah, jangan dipaksakan," tukasnya. (Banjarmasinpost.co.id/Mariana)

Penulis: Mariana
Editor: Elpianur Achmad
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved