Tajuk

Aksi Kotor di PPDB Zonasi

SIAPA pun orangtuanya, pasti akan berjuangan keras menyekolahkan anak ke sekolah negeri favorit, baik SDN, SMPN dan SMAN.

Aksi Kotor di PPDB Zonasi
ANTARA FOTO/YULIUS SATRIA WIJAYA
Sejumlah siswa dan orangtua murid antre saat akan mengikuti seleksi Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) di SMAN 1 Depok, Kota Depok, Jawa Barat, Selasa (18/6/2019). Sistem PPDB Jawa Barat dengan mekanisme berdasarkan sistem jalur zonasi atau pemetaan wilayah sebanyak 90 persen, jalur prestasi lima persen dan jalur perpindahan orang tua wali lima persen tersebut, berlangsung dari tanggal 17-22 Juni 2019. 

BANJARMASINPOST.CO.ID - SIAPA pun orangtuanya, pasti akan berjuangan keras menyekolahkan anak ke sekolah negeri favorit, baik SDN, SMPN dan SMAN. Selain tidak dipungut biaya dan masalah gengsi, para orangtua yakin anaknya mendapatkan ilmu dengan pola ajar yang terbaik.

Namun sejak Menteri Pendidikan dan Kebudayaan (Mendikbud) menerapkan sistem Penerimaan Peserta Didik Baru (PPDB) dengan sistem zonasi ambisi orangtua menyekolahkan anaknya ke sekolah negeri favorit amburadul. Karena sistem zonasi sendiri lebih menekankan jarak radius siswa dengan sekolah, bukan prestasi siswa di bidang akademik.

Kalau dilihat dari tujuannya, PPDB dengan sistem zonasi cukup baik. Masih selaras dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945 yang mengatakan bahwa setiap warga Negara berhak mendapat dan mengikuti pendidikan dasar dan pemerintah wajib membiayainya. Sayangnya, dalam praktiknya ada aksi-aksi kotor yang mengikuti penerapan PPDB dengan sistem zonasi tersebut. Tujuannya tidak lain agar bisa masuk sekolah favorit.

Aksi kotor ini dilakukan oleh para orangtua, yakni dengan cara mengeluarkan anaknya dalam kartu ke luar dan kemudian memasukan anaknya dalam KK milik keluarga, teman atau orang lainnya yang dekat dengan sekolah yang diimpikannya anaknya.

Selain itu, ada juga orangtua memberikan uang sogokan yang nilai jutaan rupiah kepada oknum. Biasanya si oknum akan menjanjikan si anak bisa masuk di jalur off line. Untuk praktek yang ini tidak bisa dibiarkan. Polisi harus turun mengusut dan menangkap pelakunya. Karena ini merusak dunia pendidikan di Indonesia.

Praktik kotor lainnya, ini bakal terjadi, orangtua akan berburu Kartu Indonesi Pintar (KIP). Pasalnya pada PPDB tahun 2019 ini, KIP ini sangat sakti. Hampir semua orangtua terkaget-kaget dengan keberadaan KIP ini. Bagaimana tindak, mereka yang memegang KIP tanpa hambatan bisa masuk ke sekolah yang diimpikan.

Sebenarnya dibalik aksi kotor itu, ada juga dampak yang lebih dahsyat dari PPDB sistem zonasi ini, yakni para pelajar jadi stres. Bagaimana tidak stres, capai-capai belajar, bahkan berprestasi di bidang akademik, tapi tidak diterima di sekolah yang diinginkan. Ya, seperti Y (12) siswa sebuah SD negeri di Pekalongan. Di sekolahnya, Y termasuk murid yang berprestasi, baik di bidang akademik maupun nonakademik. Tapi saat melanjutkan pendidikan ke SMP, Y tidak diterima di SMP yang diimpikannya.

Y kecewa berat. Dia merasa usaha terbaik yang dilakukan di SD sia-sia. Buntut dari rasa kecewa itu, Y membakar 15 piagam hasil dari sejumlah kejuaraan yang diikuti. Y sendiri tercatat berhasil menyabet juara satu lomba menulis halus, cerita islami, tilawah, azan, nyanyi solo, nyanyi grup, dan dokter kecil. Apa yang terjadi pada Y bisa merupakan ‘bom waktu’ dari PPDB yang sudah meledak.

PPDB dengan sistem zonasi cukup baik. Masih selaras dengan pasal 31 Undang-Undang Dasar 1945. Tapi tidak salahnya PPDB dengan sistem zonasi ditinjau ulang, mengingat dampak turunannya, seperti memalsukan data KK dan pelajar yang stres. (*)

Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved