Perwujudan Kota Inklusi

Beberapa Proyek Strategis Pembangunan Kota Banjarmasin dengan Nilai Miliaran Rupiah

KEPALA Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Noor Arifin menjelaskan pada 2019 ada sejumlah proyek strategis untuk pembangunan di kota ini seperti pembuatan

Beberapa Proyek Strategis Pembangunan Kota Banjarmasin dengan Nilai Miliaran Rupiah
BPost Cetak
Blitz edisi cetak Rabu (23/7/2019) 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - KEPALA Dinas PUPR Kota Banjarmasin, Noor Arifin menjelaskan pada 2019 ada sejumlah proyek strategis untuk pembangunan di kota ini seperti pembuatan trotoar Jalan A Yani Rp 18 miliar, perencanaan siring Rp 13 miliar, dan depo arsip Rp 9 miliar.

“Proyek lainnya seperti jembatan Tatah Bangkal Rp 8,6 miliar. Itu merupakan pekerjaan rutin di masing-masing bidang,” kata Arifin.

Menurut Arifin, semua proyek tersebut sudah dikerjakan oleh pihak kontraktor dan pelaksanaan di lapangan sedang berlangsung.

Tinggal satu pekerjaan yang belum dilaksanakan yakni menunggu revisi perencanaan perubahan memakai eksiting jalan nasional sepanjang A Yani untuk penanaman pipa IPAL yang dipindahkan ke jalur sungai.

Baca: Driver Gojek Ini Nekat Antar Pesanan dari Indonesia ke New York, Gara-gara Celotehan Rich Brian

Baca: Akhirnya! Avengers: Endgame Sukses Lewati Avatar Sebagai Film Terlaris Sepanjang Masa

Baca: Mulai Tayang Hari Ini, Film Stuber yang Dibintangi Iko Uwais Sejajar Deadpool?

Baca: Hasil Tes DNA Anak Fairuz A Rafiq & Galih Ginanjar yang Dituntut Suami Barbie Kumalasari Sudah Ada?

“Jadi pekerjaan Rp 8 miliar penanaman IPAL ini tidak mencrosing jalan,” katanya.

Dijelaskanyak pipa IPAL ini nantinya untuk pembuangan limbah seperti dari RSUD Ulin Banjarmasin dan Duta Mall dan saat ini masih tahapnya penundaan pelelangan pekerjaan.

Secara kalkulasi fisik semua pekerjaan diharapkan sebelum 25 Desember bisa mencapai 100 persen.

“Sampai triwulan kedua ini, Dinas PUPR Kota Banjarmasin secara kesulurahan sudah bisa menyerap anggaran 18 persen. Nah, di awal Agustus diharapkan kita sudah bisa menyerap anggaran sampai 30 persen,” katanya.

Diakuinya, tentu ada kendala dalam pelaksanaan pekerjaan karena semua proyek itu ada rangkaian teknisnya.

Pihak yang mengerjakan pekerjaan itu melalui jasa pemborongan tentu dilakukan pihak LPSE atau Layanan Pengadaan Secara Elektronik yakni penyelenggara sistem elektronik pengadaan barang/jasa pemerintah.

“Setelah menyerahkan berbagai dokumen pekerjaan, pihak LPSE akan melakukan pelelangan untuk mendapatkan pihak siapa yang akan melaksanakan pekerjaan. Dinas PUPR menunggu hasil dari lelang LPSE,” katanya.

Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved