Sekda Rooswandi Tetap Perjuangkan Tenaga Honorer, Terus Upayakan Rekrutmen

Maka dari itu untuk pemenuhan kuota tersebut, masih menurut Rooswandi, ada beberapa strategi diambil pemerintah daerah.

Di antaranya membuat moratorium.

"Menahan penerimaan, kalau tidak ini akan membengkak terus. Selain melakukan upaya lain, meminta penambahan formasi PNS atau melalui P3K," ujarnya.

Tahun ini janji MenPAN-RB, akan ada dua rekrutmen yakni CPNS dan P3K.

Namun, informasi terakhir tahun ini Pemkab Tanahbumbu hanya akan dapat rekrutmen CPNS dengan jumlah formasi yang dipastikan.

Pemerintah daerah, masih menurut Rooswandi, ia dan Wakil Bupati sudah melakukan upaya mendatangi KemenPAN-RB melalui Deputi SDM, untuk menyampaikan kondisi kepegawaian yang dialami Tanahbumbu.

Terkait kemurangan pegawai, dengan harapan manajemen pemenuhan kuota pegawai bisa dilakukan bertahap.

Dalam tempo lima tahun lebih kurang 3.000 orang dapat dilakukan rekrutmen selama lima tahun ke depan.

"Kami mengusulkan setiap tahun pemerintah pusat dapat memberikan formasi CPNS ke Tanahubumbu lebih kurang 700," ujarnya.

Selain itu, bentuk perjuangan Rooswandi, hingga sekarang Pemkab Tanahbumbu masih memberdayakan tenaga-tenaga non-PNS yang direkrut dari pemerintahan terdahulu.

Kendati setiap tahunnya, pemerintah daerah mengalokasikan dana Rp 100 hingga Ro 140 miliar pertahun untuk penggajian pegawai dari tenaga non-PNS.

"Sangat fantastis. Tapi ini tidak bisa ditolak karena peninggalan sejak dulu. Mulai tenaga umum, khusus, PTT, kontrak yang direkrut dari dulu sampai sekarang masih bekerja. Tidak mungkin diberhentikan," tegas Rooswandi.

Inipula yang sekarang terus diupayakan ke Kementerian dan berharap Kementerian harus menciptakan pola bukan tes CPNS.
Tapi lebih bagus tenaga non-PNS yang ada sekarang direkrutmen seperti K1, K2 dan K3 seperti dulu pernah dilakukan Kementerian.

"Karena kami melihat pembiayaannya sangat besar. Nah, itulah yang kami upayakan ke Kementerian. Harusnya Kementerian menerapkan bukan pola tes CPNS. Lebih bagus rekrutmen seperti K1, K2, K3 seperti dulu. Jadi yang diangkat tenaga non-PNS menjadi PNS. Sehingga pemerintah daerah tidak perlu menambah gaji baru," tandas Rooswandi. (aol/*)