Pilkada Kalsel 2020
Pilkada Banjar 2020: Dapat Anggaran Pilkada Puluhan Miliar, ini Pengeluaran Terbesar KPU Banjar
Pascapenandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar
Penulis: BL Roynalendra N | Editor: Eka Dinayanti
BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pascapenandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar saat ini mulai menyusun tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.
"Insha Allah tahapan pilkada 2020 akan dimulai bulan depan, 1 November 2019," sebut Ketua KPUD Kabupaten Banjar Muhaimin, Selasa (15/10/2019).
Pada tahap awal, jelasnya, pihaknya akan melaksanakan sosialisasi pencalonan melalui jalur perseorangan atau independen.
Sosialisasi akan dilakukan secara intens sehingga dapat diketahui secara luas oleh publik.
Selanjutnya awal 2020 akan dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).
Baca: Kegeraman Atta Halilintar Saat Bebby Fey Tiba-tiba Muncul Ketika Teman Ria Ricis Sedang Lakukan Ini
Baca: Tarif Endorse Syahrini Termahal, Fakta Istri Reino Barack Kalahkan Raffi-Gigi & Luna Maya Diragukan
Baca: Nasib Terkini Hanum, Putri Amien Rais Seusai Twit Settingan Penusukan Wiranto, Bagaimana Jerinx SID?
Proses ini bakal menyita waktu beberapa pekan karena mesti didahului mekanismes rekrutmen secara terbuka.
Selanjutnya disusul pembentukan petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang memiliki masa tugas selama satu bulan.
Sedangkan masa tugas PPK selama sembilan bulan dan PPS delapan bulan.
Pembentukan PPK dan PPS merujuk Peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur/wagub, bupati/wabup, dan wali kota/wawali tahun 2020.
Mengenai persyaratan dan mekanisme rekrutmen anggota PPK dan PPS akan merujuk Peraturan KPU tentang ad-hoc pilkada.
Saat ini KPU masih mempersiapkan regulasi tersebut.
Lebih lanjut Muhaimin mengatakan cukup banyak petugas ad-hoc pilkada yang akan direkrut. Cukup besar pula anggaran yang diperlukan untuk gaji/honor serta operasional.
"Itu sebabnya sebagian besar anggaran pilkada terserap untuk kesekretariatan, sekitar Rp 20 miliar di sini," sebutnya.
Total anggaran penyelenggaraan pilkada 2020 yang akan di gelar pada 23 September mendatang, KPUD Banjar mendapatkan hibah dari Pemkab Banjar sebesar Rp 40 miliar.
Penandatanganan NPHD-nya telah dilakukan Senin (14/01/2019).
Sementara itu Ketua Bawaslu Banjar Fajeri Tamdjidillah mengatakan pihaknya juga bakal segera melakukan rekrutmen untuk anggota Panitia Pengawas Kecamatan (Panwascam) dan panitia pengawas desa dan kelurahan (PPDK).
:quality(30):format(webp):focal(0.5x0.5:0.5x0.5)/banjarmasin/foto/bank/originals/ketua-kpud-banjar-tengah-muhaimin-memberika-n-pelaksanaan-pilkada-2020.jpg)