Pilkada Kalsel 2020

Pilkada Banjar 2020: Dapat Anggaran Pilkada Puluhan Miliar, ini Pengeluaran Terbesar KPU Banjar

Pascapenandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar

Pilkada Banjar 2020: Dapat Anggaran Pilkada Puluhan Miliar, ini Pengeluaran Terbesar KPU Banjar
banjarmasinpost.co.id/roy
Ketua KPUD Banjar (tengah) Muhaimin memberikan keterangan pers di Martapura seputar persiapan pelaksanaan pilkada 2020. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARTAPURA - Pascapenandatanganan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), Komisi Pemilihan Umum Daerah (KPUD) dan Badan Pengawas Pemilu (Bawaslu) Kabupaten Banjar saat ini mulai menyusun tahapan pelaksanaan pemilihan kepala daerah (pilkada) 2020.

"Insha Allah tahapan pilkada 2020 akan dimulai bulan depan, 1 November 2019," sebut Ketua KPUD Kabupaten Banjar Muhaimin, Selasa (15/10/2019).

Pada tahap awal, jelasnya, pihaknya akan melaksanakan sosialisasi pencalonan melalui jalur perseorangan atau independen.
Sosialisasi akan dilakukan secara intens sehingga dapat diketahui secara luas oleh publik.

Selanjutnya awal 2020 akan dilakukan pembentukan Panitia Pemilihan Kecamatan (PPK) dan Panitia Pemungutan Suara (PPS).

Baca: Kegeraman Atta Halilintar Saat Bebby Fey Tiba-tiba Muncul Ketika Teman Ria Ricis Sedang Lakukan Ini

Baca: Tarif Endorse Syahrini Termahal, Fakta Istri Reino Barack Kalahkan Raffi-Gigi & Luna Maya Diragukan

Baca: Nasib Terkini Hanum, Putri Amien Rais Seusai Twit Settingan Penusukan Wiranto, Bagaimana Jerinx SID?

Proses ini bakal menyita waktu beberapa pekan karena mesti didahului mekanismes rekrutmen secara terbuka.

Selanjutnya disusul pembentukan petugas KPPS (kelompok penyelenggara pemungutan suara) yang memiliki masa tugas selama satu bulan.

Sedangkan masa tugas PPK selama sembilan bulan dan PPS delapan bulan.

Pembentukan PPK dan PPS merujuk Peraturan KPU nomor 15 tahun 2019 tentang tahapan, program dan jadwal penyelenggaraan pemilihan gubernur/wagub, bupati/wabup, dan wali kota/wawali tahun 2020.

Mengenai persyaratan dan mekanisme rekrutmen anggota PPK dan PPS akan merujuk Peraturan KPU tentang ad-hoc pilkada.

Saat ini KPU masih mempersiapkan regulasi tersebut.

Halaman
12
Penulis: Idda Royani
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2019 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved