Berita Banjarmasin

Empat Raperda Peninggalan Masa Jabatan Dewan 2014-2019 Digarap Lebih Dulu

Mengakhiri tugas sebagai Anggota Dewan masa jabatan 2014-2019 pada Bulan September 2019 lalu, 55 Anggota Dewan Kalsel periode sebelumnya

Empat Raperda Peninggalan Masa Jabatan Dewan 2014-2019 Digarap Lebih Dulu
banjarmasinpost.co.id/acm
Ketua BP Perda DPRD Provinsi Kalsel, H Hormansyah 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Mengakhiri tugas sebagai Anggota Dewan masa jabatan 2014-2019 pada Bulan September 2019 lalu, 55 Anggota Dewan Kalsel periode sebelumnya masih menyisakan tugas untuk menyelesaikan tujuh Raperda yang masih belum tuntas.

Memasuki masa jabatan 2019-2024, BP Perda DPRD Provinsi Kalsel segera menindaklanjuti hal tersebut dengan meminta inisiator dan pengusul Raperda tersebut Paparkan kembali usulan Raperda yang diajukan kepada BP Perda.

Namun dari tujuh usulan Raperda tersebut, baru empat diantaranya yang akan terlebih dahulu ditindaklanjuti oleh BP Perda.

Baca: Raffi Ahmad Sebenarnya Alami Teror Mistis? Nasib Suami Nagita Seperti Ruben Onsu dan Ashanty

Baca: Blak-blakan Nia Daniaty Tinggalkan Farhat Abbas & ART, Berani Dukung Nikita Mirzani dan Hotman Paris

Baca: Mendadak Paula Verhoeven Ingin Jual Sejumlah Emasnya, Baim Wong Singgung Pemberian Mantan

Pasalnya menurut Ketua BP Perda DPRD Provinsi Kalsel, H Hormansyah, baru empat dari tujuh usulan Raperda tersebut yang disertai dengan naskah akademik.

"Kami tidak akan memproses usulan atau inisiatif Raperda yang belum ada naskah akademiknya dan hanya diajukan judulnya saja," kata H Hormansyah.

Dari empat usulan Raperda tersebut, dua diantaranya merupakan inisiatif DPRD Provinsi Kalsel yaitu dari Komisi I Tentang Pengendalian Karhutla dan dari Komisi II Tentang Perlindungan dan Pemberdayaan Petani.

Sedangkan dua usulan Raperda dari Pemerintah Provinsi Kalsel yaitu Tentang Pengelolaan Kawasan Taman Raya Banua dan Tentang Ketahanan Pangan.

Sedangkan tiga usulan Perda lainnya akan terlebih dahulu diminta untuk dilengkapi naskah akademiknya sebelum diproses oleh BP Perda.

Kelengkapan naskah akademik menurut H Hormansyah memang menjadi salah satu syarat yang kini diterapkan BP Perda jika ingin usulan atau inisiasi Raperda dilanjutkan ke tahap sebelumnya.

Selain itu, pihaknya juga akan perketat syarat kualifikasi tenaga ahli khususnya bagi tenaga ahli yang dilibatkan menyusun inisiatif Raperda dari DPRD Provinsi Kalsel untuk meningkatkan efektivitas proses pembahasan Raperda.

"Tenaga ahli harus yang benar-benar paham betul terutama terkait aturan Perundang-undangan di atas Perda supaya proses lebih efektif dan produk Perda yang dihasilkan lebih baik lagi," kata H Hormansyah.

Selain usulan dan inisiatif Raperda yang belum selesai dibahas di DPRD Provinsi Kalsel, enam Raperda lainnya juga belum sepenuhnya tuntas karena menunggu fasilitasi Kementrian Dalam Negeri.

Terkait hal ini, H Hormansyah nyatakan DPRD Provinsi Kalsel sudah selesai melengkapi hal-hal yang diperlukan termasuk perbaikan dan revisi atas enam Raperda tersebut.

Ia optimis enam Raperda tersebut akan selesai difasilitasi sebelum Tahun 2020 mendatang.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved