Dana Pilkada 2024 Dianggarkan Bertahap, DPRD HSS Setuju Dicadangkan Rp 5 Miliar Per Tahun

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan menyetujui Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) tentang Penyediaan Dana Cadangan Kegiatan Pemilihan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Kabupaten Hulu Sungai Selatan 2023, menjadi Perda.

Persetujuan tersebut disepakati dalam rapat paripurna DPRD HSS bersama Pemkab HSS, di Gedung DPRD HSS, Jumat (13/12/2019).

Pada rapat tersebut, lima fraksi, yaitu PKS, Nasdem, Gerindra-PAN, PDIP, Golkar menyatakan mendukung adanya raperda tersebut.

Sedangkan fraksi PKB tak hadir.

Rapat yang dipimpin Ketua DPRD HSS H Ahmad Fahmi, didampingi Wakil Ketua Rodi Maualidi tersebut dihadiri Bupati HSS H Achmad Fikry, serta jajaran pemerintahan HSS.

• Nadiem Makarim Batal Hapus UN 2021, Mendikbud : Tidak Dihapus Tapi Diganti dengan Asesmen Kompetensi

• Kegelisahan Rezky Aditya Saat Tidur Bareng Citra Kirana di Hotel Italia Terungkap, Ini Penyebabnya

• Heboh di Twitter, Penelpon Radio Prambors Bikin Nycta Gina dan DestaMahendra Ketakutan, Prank?

• Keengganan Puput Nastiti Devi Saat Hamil Anak Ahok BTP, Intip Penampilannya Saat Maternity Shoot

Fraksi PKS dengan juru bicara Sadyi Masum menyatakan, fraksi PKS mendukung dengan pertimbangan, jika kemampuan keuangan daerah tidak mencukupi bisa saja dana cadangan tersebut dikurangi.

Pendapat yang sama disampaikan Fraksi Nasdem.

Menurut juru bicara, Andreyan Lesmana, pencadangan dana pilkada dianggarkan mulai sekarang secara bertahap, agar tersedia dana yang cukup pada Pilkada HSS 2024 mendatang.

“Karena memerlukan dana yang cukup, tak bisa hanya dianggarakan dalam satu tahun anggaran. Dengan pertimbangan tersebut, kami setuju dianggarkan secara bertahap, mulai tahun anggaran 2020 mendatang,” kata

Berapa besar dana PIlkada 2014 yang dicadangkan pada tiap Tahun APBD HSS? Ketua DPRD HSS H Ahmad Fahmi yang dikonfirmasi banjarmasinpost.co.id, usai rapat paripurna mengatakan Rp 20 miliar.

Disisihkan dari dana APBD HSS selama empat tahun anggaran, yaitu Rp 5 miliar pr tahun.

“Jadi rinciannya mulai tahun 2020, 2021, 2022 hingga Rp 2023 masing-masing Rp 5 miliar per tahun,” katanya.

Dana cadangan tersebut, jelas Fahmi bisa saja dikurangi besarannya apabila kemampuan keuangan daerah tidak memungkinkan pada tahun anggaran berkenaan.

Sedangkan kekurangannya bisa diakumulasikan pada pembentukan dana cadangan tahun anggaran berikutnya.

Bupati H Achmad Fikry, dalam tanggapannya atas pendapat akhir fraksi tersebut menyampaikan apresiasi kepada DPRD HSS yang telah membahas Raperda tersebut hingga disetujui menjadi Perda Kabupaten HSS.

Menurut Fikry, dengan persetujuan tersebut, menjadi landasan hukum sekaligus pedoman bersama, dalam melaksanakan kegiatan tersebut hingga tersedia dana cadangan yang dapat digunakan sesuai kebutuhan.

(banjarmasinpost.co.id/hanani)