Satu Bocah Tenggelam di Kali Bekasi Ditemukan di Bawah Jembatan, Satu Lagi Korban Dicari

Oleh karenanya, kata Bambang, pihaknya sudah siap melakukan normalisasi atau pengerukan.

Tapi, ia meminta pembebasan lahan harus terlebih dahulu diselesaikan pemerintah daerah.

"Kita tanggung jawab pengerukannya, pemda tanggung jawab pembebasan lahannya."

"Tapi ya itu, karena keterbatasan anggaran, jadi normalisasi ini enggak jalan-jalan sejak 2017 diwacanakan," paparnya.

Adapun alasan tidak dilakukannya pengerukan tiap tahun dikarenakan belum mendapatkan dana pemeliharaan.

"Agar dapat alokasikan dana pemeliharaan tiap tahun itu kan harus benar dulu."

"Misalnya tanggulnya benar dulu, kondisi prasarana penanganan banjirnya harus benar dulu."

Sungai Ciliwung juga karena belum benar, belum ada alokasi dana pemeliharaan," jelasnya.

Akan tetapi, karena mendesak, Kementerian PUPR bisa saja melakukan normalisasi atau pengerukan Kali Bekasi itu.

"Intinya kita sudah ada agenda ke depan buat normalisasi atau pelebaran Kali Bekasi, dan juga pengerukan."

"Maka kami minta pemda bantu selesaikan soal pembebasan lahan," tuturnya.

Sementara, Kepala Dinas Bina Marga dan Sumber Daya Air (DBMSDA) Arief Maulana mengatakan, pembebasan lahan untuk normalisasi itu terkendala anggaran.

Namun, pihaknya akan berusaha melakukan pembebasan itu dan menargetkan rampung akhir 2019 ini.

"Target tahun ini sudah harus tuntas. Kalau tahun ini tuntas, sehingga awal tahun depan bisa dimulai normalisasinya oleh BBWSCC," kata Arief belum lama ini.

Arief menuturkan, dana untuk pembebasan lahan akan dilakukan dengan berbagai skema.