HKSN Kalsel 2019
Menteri Sosial RI: Nilai BPNT Bakal Naik dari Rp 110 Ribu Menjadi Rp 150 Ribu per Bulan
KOMITMEN pemerintah untuk perlindungan sosial terhadap warga miskin saat ini cukup banyak seperti bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), peserta keluarga
Penulis: Edi Nugroho | Editor: Eka Dinayanti
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - KOMITMEN pemerintah untuk perlindungan sosial terhadap warga miskin saat ini cukup banyak seperti bantuan Pangan Non Tunai (BPNT), peserta keluarga harapan (PKH), BPJS Kesehatan dan dua bulan lagi akan keluar kartu pra kerja.
“Iya dua bulan lagi akan keluar kartu pra kerja,” kata Menteri Sosial Juliari Batubara saat memberikan keterangan pers di Hari Kesetiakawanan Sosial Nasional (HKSN) Tahun 2019 di eks kantor Gubernur Kalsel, di Jalan Jenderal Sudirman, Kamis (19/12/19).
Tak hanya itu, sambung Juliari, dalam dua tiga bulan ke depan, akan muncul kartu Indonesia pintar kuliah.
Jika ditotal semua jenis perlindungan dan jaminan sosial pemerintah RI untuk masyarakat itu mencapai Rp 350 triliuan.
“Memang sejumlah jenis perlindungan sosial itu domainnya bukan di kementrian sosial. Prinsipnya, ada sejumlah perlindungan sosial itu mendapatkan pelatihan gratis selama tiga bulan. Jadi program perlindungan sosial untuk masyarakat Indonesia ini luar biasa,” katanya.
Dijelaskanya, nanti pelatihan gratis yang diselenggarakan pemerintah, badan usaha milik negara dan pihak swasta tak perlu bayar.
Nilai program BPNT nantinya juga akan berubah dari Rp 110 ribu menjadi Rp 150 ribu per bulan.
“Kalau dulu beras dan telur, nanti akan ada daging ayam, ikan dan kacang-kacangan seperti tempe,” katanya.
Dijelaskannya, kemensos sendiri tidak mengatur persoalan suplier, namun tugasnya melakukan eksekusi program bantuan sosial sesuai aturan.
Seperti Bulog, pihaknya sudah mengeluarkan surat edaran untuk Bulog menjadi manajer suplier dari beras.
(Banjarmasinpost.co.id/edi nugroho)