Reaktualisasi Posisi Raja Nusantara

Oleh: AHMAD BARJIE B, Penulis buku “Perang Banjar Barito 1859-1906”, DCH Kesultanan Banjar

BANJARMASINPOST.CO.ID - Le histoire se repete (sejarah selalu berulang). Ungkapan bahasa Perancis ini kiranya cocok digunakan menyikapi munculnya beberapa kerajaan/kesultanan Nusantara akhir-akhir ini.

Kemunculan tersebut tampak disikapi beragam. Kepolisian menggunakan pendekatan hukum, karena ada di antara orang yang mengklaim dirinya “raja” tersebut mengumpulkan uang yang dikhawatirkan mengandung unsur pidana dan menipu masyarakat.

Ada juga kalangan yang menyikapinya santai saja, dan hanya melihatnya sebagai guyonan dan cerminan masyarakat yang sedang sakit.

Jauh sebelum fenomena ini muncul, sebenarnya di awal-awal era reformasi, tepatnya di era Presiden ke-4 KH Abdurrahman Wahid tahun 2000, kerajaan/kesultanan Nusantara memang diberi peluang untuk bangkit kembali.

Gus Dur ingin agar kekayaan sejarah Nusantara yang ditandai oleh kerajaan/kesultanan dihidupkan kembali, bukan di ranah politik tetapi budaya.

• Wuhan Mencekam, Mahasiswa Banjar Ini Ungkap Sempat Sulit Cari Makan, Corona Tewaskan 106 Warga Cina

• Pejabat yang Angkat Honorer Bakal Kena Sanksi, Mereka Dipekerjakan Hingga Desember

• Borok Rizky Febian Dibongkar Teddy Suami Lina, Putra Sule Itu Disebut Lakukan Ini pada Ibunya

• Peringatan Putra Veronica Tan Saat Ahok BTP Bersama Wanita Selain Puput Nastiti Devi, Nicholas Ucap

Gus Dur ingin agar agama dan budaya sama-sama bangkit untuk memperkaya khazanah Nusantara.

Gus Dur juga mengakui hak hidup Konghucu sebagai agama resmi berikut budayanya, seperti perayaan Imlek dan barongsai, suatu hal yang cenderung diharamkan di era Ordebaru.

Karena itu sejumlah kepala daerah dan trah kerajaan/kesultanan menghadap Gus Dur, kemudian bangkit atau berdiri sejumlah kerajaan/kesultanan dimaksud.

Hal tersebut juga berlanjut di era Presiden SBY, bahkan pertemuan raja/sultan Nusantara secara resmi pernah digelar di Istana Negara.

Presiden Joko Widodo dan lembaga terkait juga sering mengundang mereka dalam perayaan hari-hari besar nasional. Sampai sekarang jumlahnya sudah ratusan, mereka berhimpun dalam organisasi atau lembaga, seperti Forum Silaturahmi Keraton Nusantara, Majelis Agung Raja Sultan Indonesia, Kerapatan Raja Sultan Borneo dan sebagainya.

Organisasi tersebut telah diakui pemerintah dan berbadan hukum resmi. Sejak tahun 2000-an mereka sering melakukan musyawarah, pertemuan dan berbagai kegiatan budaya, baik yang sifatnya lokal, nasional bahkan regional.

Presiden Joko Widodo saat menjadi Gubernur DKI bersama Wagub Ahok 2013 juga memfasilitasi Festival Keraton Sedunia (World Royal Heritage Festival) sebagai salah satu even budaya para raja sultan Nusantara dan dunia yang kala itu dipusatkan di lapangan Monas Jakarta.

Harta Warisan

Masalah yang memantik perhatian publik akhir-akhir ini, yang juga muncul di tahun 2000-an, adalah adanya potensi harta warisan raja sultan Nusantara yang tersimpan di luar negeri, yang akan dibagikan oleh “raja” terbaru kepada pendukungnya.