HPN 2020

Ancaman Platform Tanpa Regulasi Kian Kuat, ini yang Disampaikan Ketua PWI Pusat

Ancaman platform digital tanpa aturan yang jelas kian mengkhawatirkan terhadap keberlangsungan perusahaan pers.

banjarmasinpost.co.id/nurholis huda
Jokowi di Acara HPN 2020 di halaman Setdaprov Kalsel, Sabtu (8/2/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Ancaman platform digital tanpa aturan yang jelas kian mengkhawatirkan terhadap keberlangsungan perusahaan pers.

Salah satunya tidak adanya regulasi pajak kepada media digital.

Menurut Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S. Depari, pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) 2020, Sabtu (8/2/2020), di Halaman Setdaprov Kalsel, masih minimnya regulasi yang mengatur media sosial membawa gelombang hoaks baik tingkat global, nasional, hingga tingkat lokal.

"Kehadiran negara sangat penting untuk mendukung mewujudkan berbagai regulasi. Dengan hadirnya regulasi tersebut membuat iklim persaingan yang sehat antara media massa dengan media sosial," urai Atal.

Pro-Kontra Adik Raffi Ahmad, Syahnaz Muncul Lagi, Ternyata Ipar Nagita Slavina Lakukan Hal Ini

HPN 2020: Pers Jadi Ujung Tombak Tangkal Hoax, Presiden Singgung Regulasi Digital Media

Beda Jawaban Rizky Febian & Teddy Soal Lenyapnya Perhiasan Lina Senilai 2 M, Apa Kata Anak Sule?

Atal mendorong peraturan yang adil dalam tata cara perpajakan dan lainnya bagi fungsi media massa.

"Kami harapkan pemerintah dan DPR melindungi dan memastikan keberlangsungan media nasional berhadapan dengan platform digital yang saat ini tidak menunjukan sisi keadilan," bebernya.

Presiden RI, Joko Widodo, menangkap laporan itu, dan memerintahkan untuk membuat regulasi media massa digital.

Karena ekosistem media harus dilindungi dan diproteksi, sehingga masyarakat mendapat konten berita yag baik.

Disebutkannya, perlu industri pers yang sehat.

"Tadi disampaikan bahwa platporm digital yang regulasinya belum ada sangat menjajah dunia pers kita, oleh sebab itu saya sudah berbincang-buncang dengan para peminpin redaksi (pemred). Saya minta segera siapkan draft rgeulasi yang bisa melindungi dan memproteksi dunia pers kita," ujarnya.

Jokowi tidak menghendaki semuanya diambil platform digital.

Disebutnya, platform belum bisa ditarik pajak, aturan main tidak ada padahal aturan pers diatur rinci.

"Platform digital tidak pakai aturan, dia ambil iklan dan segala macam tidak ada pajak. Perlu kita atur semua, semua negara mengalami itu, aturan belum ada barang sudah masuk," tandas orang nomor satu di negara ini.

(banjarmasinpost.co.id.lis)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved