HPN 2020

Jokowi Bakal Buat Regulasi Media Massa Digital, ''Ambil Iklan dan Segala Macam Tidak Ada Pajak''

Lima tahun terakhir, Presiden Joko Widodo menilai insan pers konsisten mewartakan kerja pemerintah dan memberikan masukan serta kritik

Jokowi Bakal Buat Regulasi Media Massa Digital, ''Ambil Iklan dan Segala Macam Tidak Ada Pajak''
Humas Pemko Banjarbaru
Presiden Joko Widodo didampingi Gubernut Kalsel H Syahbirin Noor dan Wali Kota Banjarbaru H Nadjmi Adhani saat peresmian TPA. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Lima tahun terakhir, Presiden Joko Widodo menilai insan pers konsisten mewartakan kerja pemerintah dan memberikan masukan serta kritik yang membangun. Pers dinilai mendorong partisipasi masyarakat dan menjaga situasi bangsa tetap kondusif saat pemilihan legislatif dan pemilihan presiden pada 2019.

“Saya berharap juga dalam pilkada tahun ini di 270 daerah, dukungan pers juga bisa lebih dimaksimalkan lagi,” tandas Jokowi saat memberikan sambutan pada peringatan Hari Pers Nasional (HPN) di Banjarbaru, Sabtu (8/2).

Sebelumnya Ketua Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) Pusat, Atal S Depari, mengatakan saat ini keberlangsungan perusahaan media saat ini menghadapi ancaman platform digital yang tanpa aturan jelas. Salah satunya mengenai pajak media digital. Masih minimnya regulasi yang mengatur media sosial membawa gelombang hoaks baik tingkat global, nasional hingga lokal.

“Kehadiran negara sangat penting untuk mewujudkan berbagai regulasi. Dengan hadirnya regulasi tersebut maka terjadi persaingan yang sehat antara media massa dengan media sosial,” kata Atal.

Suara Bocah dan Bau Busuk Jadi Petunjuk Gaib Ditemukannya Mayat Siswa SD, Warga Ketakutan

Presiden Inginkan Tol Kalsel-Kaltim, Jokowi: dari Batulicin Tembus ke Kaltim Cuma 1,5 Jam

Jelang Inter Milan vs AC Milan - Derby della Madonnina, Ibra si Pembeda

Atal mendorong peraturan yang adil. “Kami harapkan pemerintah dan DPR melindungi dan memastikan keberlangsungan media nasional berhadapan dengan platform digital yang saat ini tidak menunjukan sisi keadilan,” bebernya.

Menanggapi hal ini, Presiden Jokowi memerintahkan jajarannya untuk membuat regulasi media massa digital. Ini juga untuk melindungi masyarakat dari mendapat konten berita tidak baik.

Jokowi mengatakan tidak menghendaki semua hal diambil platform digital. Apalagi platform ini belum memiliki aturan yang jelas. “Platform digital tidak pakai aturan. Dia ambil iklan dan segala macam tidak ada pajak. Perlu kita atur semua. Semua negara mengalami itu, aturan belum ada barang sudah masuk,” kata Jokowi.

Pers dan hoaks juga menjadi perhatian Polri. Itu karena institusi ini sangat bersinggungan.

Kadiv Humas Polri Irjen Pol Mohammad Iqbal, yang hadir dalam acara HPN, mengatakan harapannya agar pers terus menerus memerangi penyebaran berita bohong.

Iqbal juga mengatakan sepanjang kariernya, ia merasa sangat dibantu media massa. “Kami sadar, media sangat berpengaruh pada persepsi publik. Karena dari media, kepolisian bisa menyampaikan konten positif pencapaian Polri dan memberikan imbauan kepada masyarakat melalui media dalam situasi dan kondisi tertentu,” katanya. (banjarmasinpost.co.id/lis)

Penulis: Nurholis Huda
Editor: Didik Trio
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved