Berita Nasional

Merasa Dirugikan Taspen Dilebur ke BPJS TK, Pensiunan PNS Ajukan Uji Materi ke MK

Sebanyak 18 orang mengajukan uji materi ke MK terkait wacana peleburan produk taspen ke BPJS TK

Merasa Dirugikan Taspen Dilebur ke BPJS TK, Pensiunan PNS Ajukan Uji Materi ke MK
(KOMPAS.com/ADE MIRANTI KARUNIA SARI)
Para pemohon atau penggugat dari pensiunan ASN menuntut kepada Mahkamah Konstitusi untuk membatalkan peleburan Taspen ke BPJS Ketenagakerjaan, di Jakarta, Senin (17/2/2020). 

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA -Wacana peleburan seluruh produk PT Taspen (Persero) ke  Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Ketenagakerjaan (BPJS TK) pada 2029 mendatang langsung mendapat reaksi penolakan dari sejumlah pns dan pensiunan ASN.

Sebanyak 18 orang (11 PNS aktif dan 7 pensiunan ASN) mengajukan ujin materi terkait wacana itu ke Mahkamah Konstitusi.

Kebijakan ini dirasakan bakal merugikan apabila itu terjadi. Pasalnya, fasilitas seperti tunjangan pensiunan pokok, tunjangan istri, tunjangan beras, tunjangan anak, gaji ke-13, dan Tunjangan Hari Raya (THR) bakal dihapus.

Salah  satu pensiunan ASN yang mengajukan uji materi ke Mahkamah Konstitusi, Mula Pospos sangat menyatakan keberatannya atas wacana pemerintah terkait peleburan dua perusahaan tersebut.

Sebab Sebenarnya Suami BCL, Ashraf Sinclair Meninggal Dunia, Luna Maya & Melaney Ricardo Tulis Ini

Teganya Dua Siswi Ini Malah Merekam Adegan Saat Rekannya Diperkosa Teman 1 SMA, Lalu Dibagikan di WA

Cegah Virus Corona Masuk ke Kotabaru, ABK Sakit Ditangani di Kapal

Kontroversi RUU Cipta Kerja, Pemerintah Ternyata Juga Ingin Urusi Pers

Bila akhirnya tuntutan mereka tidak disetujuj oleh Mahkamah Konstitusi, maka harapan masa tua mereka selama ini berpangku pada Taspen pupus. Apalagi, tunjangan yang mereka dapatkan tiap bulannya mencapai Rp 4,5 juta.

"Kita rugi, cuma Rp 1,7 juta per bulan coba. Apa mau dipakai Rp 1,7 juta? Saya punya anak masih kuliah satu lagi," ujar Mula kepada Kompas.com, di Jakarta, Senin (17/2/2020).

Sebelum seluruh program Taspen beralih ke BPJS Ketenagakerjaan, para pemohon mengajukan ke MK untuk uji materi terkait Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial.

Para pemohon ini menggugat tiga pasal dalam UU tersebut yang dianggap rancu. Yaitu, pasal 57 huruf F, pasal 65 ayat 2, dan pasal 66.

INNALILLAHI Kabar Duka, Suami BCL, Ashraf Sinclair Meninggal Dunia, Yuni Shara Langsung Ucap Ini

VIDEO Enam Bus Trans Mulai Dioperasikan di Kota Banjarmasin, Gratis Sampai Akhir Tahun 2020

Adapun dasar pertimbangan gugatan mereka terkait ketiga pasal tersebut karena dianggap bertentangan dengan pasal 28H ayat 3 dan pasal 34 ayat 2 UUD 1945, yang menjamin hak konstitusional pemohon untuk mendapatkan jaminan sosial.

Pihak pemohon pun pernah menanyakan dasar atau aturan dari wacana penghapusan tunjangan yang dimaksud kepada BPJS TK maupun Taspen. Alhasil, kedua lembaga perusahaan milik negara itu tak mampu menjawab.

Artikel ini telah tayang di Kompas.com dengan judul "Pensiunan PNS Keberatan Taspen Dilebur ke BPJS TK, Ini Alasannya"

Penulis : Ade Miranti Karunia

Editor: Hari Widodo
Sumber: Kompas.com
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved