Pilkada Kalsel 2020

Pilkada Kalsel 2020: Begini Tugas Panwaslu Kelurahan dan Desa di Tapin, Ketua Bawaslu Ingatkan ini

Begini Tugas Panwaslu Kelurahan dan Desa di Tapin, Ketua Bawaslu Ingatkan ini

Pilkada Kalsel 2020: Begini Tugas Panwaslu Kelurahan dan Desa di Tapin, Ketua Bawaslu Ingatkan ini
banjarmasinpost.co.id/mukhtar wahid
Thessa Aji Budiono, Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin 

BANJARMASINPOST.CO.ID, RANTAU - Tidak mudah menjadi anggota Panitia Pengawas Pemilu (Panwaslu) Kelurahan dan Desa se Kabupaten Tapin.

Itu karena rekam jejak pendaftar dicocokkan dengan sistem informasi partai politik (Sipol) milik KPU RI.

Pengurus partai politik di tingkat Kabupaten, Kecamatan hingga Kelurahan dan Desa se Kabupaten Tapin terekam datanya dalam Sipol sehingga otomatis tak memenuhi persyaratan sebagai pengawas pemilu Gubernur dan Wakil Gubernur Kalsel 2020.

Nikita Mirzani Cium Didi Riyadi dan Buat Billy Syahputra Histeris, Nasib Ayu Ting Ting?

Satu Mahasiswa Unibraw Suspect Virus Corona, Gedung Jurusan Teknik Industri Unibraw Malang Diisolasi

Jejak Kaki Diceceran Darah Lupa Dibersihkan, Pembunuhan Sadis Suami Istri di Tulungagung Terungkap

Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Tapin, Thessa Aji Budiono mengatakan Sipol KPU RI itu sangat membantu pihaknya menjaring calon pengawas pemilu Kelurahan dan Desa.

"Satu orang pendaftar kedapatan datanya terekam dalam Sipol sebagai pengurus partai politik di tingkat kecamatan, kami nyatakan tak memenuhi persyaratan sebagai penyelenggara pemilu," katanya, Sabtu (14/3/2020).

Thesaa Aji Budiono mengaku sudah memberikan arahan usai pelantikan 135 pengawas pemilu Kelurahan dan Desa agar menjaga netralitas sebagai penyelenggara pemilu, menjaga integritas selama proses tahapan pemilu serta membantu tugas Panwaslu Kecamatan di wilayah Kelurahan dan Desa.

Menurut Thessa Aji Budiono, dalam waktu dekat ini, April 2020, pengawas pemilu Kelurahan dan Desa mengawasi petugas pemutakhiran data pemilih dalam pencocokan dan penelitian (coklit) data pemilih di wilayah Kelurahan dan Desa.

Tugas itu memastikan warga Kabupaten Tapin di wilayah Kelurahan dan Desa yang berhak memilih tercoklit petugas pemutakhiran data pemilih.

Kemudian memastikan warga Kabupaten Tapin yang tak berhak memilih dikeluarkan dari data pemilih agar valid, seperti belum cukup usia, pindah alamat, meninggal dunia, bukan anggota TNI dan Polri aktif.

(banjarmasinpost.co.id/ tar)

Penulis: Mukhtar Wahid
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved