Wabah Corona di Kalsel

Batalkan Kunker Luar Negeri, DPRD Kalsel Relokasi Anggaran untuk Covid-19

DPRD Kalsel akhirnya membatalkan rencana kunjungan kerja ke luar negeri. Anggaran kegiatan tersebut dialihkan untuk penanggulangan Covid-19.

banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel memastikan batalkan rencana perjalanan dinas ke luar negeri para Pimpinan dan Anggotanya di Tahun 2020.

Hal ini disampaikan Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK usai memimpin Rapat Koordinasi DPRD Provinsi Kalsel dengan Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Kalsel, Senin (30/3/2020).

Dijelaskan H Supian, dengan pembatalan tersebut maka anggaran yang disiapkan untuk rencana perjalanan dinas ke luar negeri DPRD Provinsi Kalsel Tahun 2020 sekitar Rp 7 miliar dapat di relokasi untuk penanganan Covid-19.

"Di dewan perjalanan dinas ke luar negeri sekitar Rp 7 miliar. Itu kita pangkas dan dimasukkan penanganan Covid-19 melalui Gugus Tugas," kata H Supian.

Komisi IV DPRD Kalsel Sebut Pos Anggaran Tiga Program ini Akan Direlokasi untuk Dana Kasus Corona

Komisi IV DPRD Kalsel Ingatkan Pemerintah Antisipasi Dampak Sosial Pandemi Covid-19 di Banua

Begi Cara-cara Anggota DPRD Kalsel Tekan Penyebaran Virus Corona, dengan Cairan Antiseptik

Dana tersebut menurut H Supian menjadi sebagian dari total Rp 14 miliar dana anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel yang akan dipangkas dan direlokasikan untuk penanganan Covid-19.

Sedangkan Rp 7 miliar sisanya diambil dari efisiensi anggaran lainnya termasuk dari pos anggaran perjalanan dinas dalam negeri 55 Anggota Dewan Kalsel yang diminimalkan di Bulan April 2020.

Selain meminimalkan perjalanan dinas dalam negeri di Bulan April, perjalanan dinas dalam negeri di Bulan Maret 2020 yang hanya dilakukan sebanyak 2 kali menurutnya juga menyumbang efisiensi anggaran DPRD Provinsi Kalsel.

Langkah tersebut menurut Politisi Partai Golkar ini diambil mengingat adanya masalah kemanusiaan karena adanya pandemi virus asal Wuhan, China yang juga sudah menjalar ke Kalsel.

Apalagi menurutnya, dana cadangan yang dimiliki Pemerintah Provinsi Kalsel juga tentu ada batasnya sehingga memerlukan peran dari masing-masing pihak pengguna anggaran termasuk Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel untuk bersama menangani persoalan tersebut.

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin, dalam rapat bersama Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Kalsel juga meminta Badan Keuangan Daerah (Bakeuda) Provinsi Kalsel untuk segera mengurus administrasi pemangkasan anggaran Sekretariat DPRD Provinsi Kalsel tersebut.

"Silahkan Bakeuda berkooridinasi dengan Sekretaris Dewan. Kami di Dewan ingin secepatnya, karena ini terkait keselamatan masyarakat," kata M Syaripuddin.

Batal Tahun 2019, Dewan Kalsel Rencanakan Kunker ke Luar Negeri Tahun 2020, ini Negara yang Dituju

VIDEO Tekan Potensi Penyebaran Corona, DPRD Kalsel Batalkan Rapat Paripurna

Menurut Kabid Anggaran Bakeuda Provinsi Kalsel, Agus Dyan Nur, pihaknya memang sudah menerima usulan anggaran dari Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Kalsel sebesar Rp 123 miliar.

Pihaknya jelas Agus melakukan berbagai mekanisme dalam melakukan relokasi anggaran untuk memenuhi kebutuhan dana Gugus Tugas Pencegahan Pengendalian dan Penanganan Covid-19 Kalsel sesuai prosedur dan tetap diawasi Inspektorat. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved