Wabah Virus Corona
Wapres Maruf Amin Dorong MUI Keluarkan Fatwa Haram Mudik Saat Virus Corona Mewabah
Wakil Presiden RI Maruf Amin mendorong MUI untuk mengeluarkan Fatwa Haram Mudik saat pandemi Virus Corona atau Covid-19 saat ini.
BANJARMASINPOST.CO.ID - Wacana Fatma Haram Mudik di situasi pandemi Virus Corona atau Covid-19 rupanya sudah disampaikan oleh Wakil Presiden RI Maruf Amin ke Majelis Ulama Indonesia (MUI).
Upaya mendorong MUI untuk mengeluarkan Fatwa Haram Mudik saat Virus Corona atau Covid-19 mewabah diungkap Wakil Presiden RI Maruf Amin.
Diketahui, pemerintah sedang gencar membatasi ruang gerak Virus Corona dengan cara sosial distancing. Diyakini, mudik jadi momentum makin mewabahnya Covid-19.
"Kami sudah mendorong MUI untuk menyatakan bahwa pada saat sekarang itu, mudik itu haram hukumnya," ujar Ma'ruf saat video conference dengan Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil, Jumat (3/4/2020).
• Kota Mekkah dan Madinah Ditutup, Korban Virus Corona di Arab Saudi Bertambah, Persiapan Haji Ditunda
• Cara Alternatif Dapat Token Listrik Gratis dari PLN Karena Virus Corona, Kirim Whatsapp di Nomor Ini
Ia mengatakan, dalam situasi pandemi Covid-19 MUI sudah mengeluarkan beberapa fatwa seperti fatwa tentang shalat Jumat, penanganan jenazah, hingga shalat tanpa wudhu dan tayamum bagi petugas medis.
Oleh karena itu, terkait dengan mudik ini, ia pun akan meminta MUI untuk mengeluarkan fatwa juga.
Pasalnya, mudik menjadi salah satu kekhawatiran daerah untuk penyebaran Covid-19 yang semakin meluas.
"Nanti saya akan coba dorong lagi MUI untuk mengeluarkan (fatwa mudik haram)," kata Ma'ruf.
Menanggapi hal tersebut, Gubernur Jawa Barat Ridwan Kamil menyambut baik.
Menurut dia, fatwa ulama akan lebih didengar oleh masyarakat karena selama ini banyak masyarakat yang berdalih dengan ayat serta syariat.
"Nanti kalau MUI bisa keluar fatwa, tugas saya sebagai umaro (pemimpin) tinggal menguatkan. Jadi mohon inovasi Pak Wapres adalah menghasilkan fatwa yang menguatkan demi keselamatan dan menjauhi kemudaratan," ujar Ridwan Kamil.
Adapun dalam laporannya, Ridwan menyebutkan, apabila mudik bisa dikendalikan, maka ia yakin di daerah-daerah pelosok bisa aman terkendali secara terukur dari Covid-19.
Sebab, kata dia, selama ini faktor mudik masyarakat daerah dari perantauan membuat pemerintah daerah Jawa Barat waswas.
Dalam catatan Ridwan Kamil, yang mudik sudah ada 70.000. Sudah ada catatan kami yang mudik duluan ke Jawa Barat.
"Artinya kami tiba-tiba mendapati 70.000 ODP baru, padahal ODP ini semuanya sedang kami tes dengan rapid test," ucap Kang Emil.
"Jadi kalau kedatangan lagi puluh-puluh ribu mudik, kami kehabisan alat tes untuk meyakinkan bahwa mereka adalah pemudik yang sehat," kata dia.
Namun kenyataannya, kata dia, di antara para pemudik itu banyak yang tidak sehat.
Contoh kasus yang terjadi di Ciamis, seorang lansia yang positif terkonfirmasi Covid-19 pasca didatangi anaknya yang dari Jakarta.
Ini termasuk kasus seorang istri positif Covid-19 dan pulang ke Bandung, yang setelah ditelusuri yang bersangkutan bekerja di Jakarta.
![[FULL] Ramai-ramai Kepala Daerah Protes Kebijakan Menkeu Purbaya, Pakar Ingatkan Harus Hati-hati](https://img.youtube.com/vi/rOG5ZzAPO5Y/mqdefault.jpg)
