Tanggulangi Dampak Covid-19, Pemprov Kalsel Siapkan 200 Ribu Bansos

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Pemerintah Provinsi Kalsel dan Gugus Tugas Percepatan Penanganan (GTPP) Covid-19 Kalsel sudah menyiapkan jaring pengaman sosial terkait efek pandemi Covid-19 untuk masyarakat terdampak di 13 kabupaten/kota di Kalsel.

Hal ini menjadi salah satu pokok bahasan dalam rapat koordinasi antara GTPP Covid-19 Kalsel dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Provinsi Kalsel yang dipimpin Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK, Senin (4 /5/2020).

Kepala Dinas Sosial Provinsi Kalsel, Hj Siti Nuriyani menyatakan, dari data sementara yang dikantongi pihaknya ada sebanyak 191.419 kepala keluarga (KK) yang akan menjadi penerima bantuan sosial program jaring pengaman sosial dari Pemerintah Provinsi Kalsel.

Jumlah tersebut mengacu pada Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dan direkonsiliasikan dengan Dinas Sosial di 13 kabupaten/kota di Kalsel.

• Arutmin NPLCT Salurkan Bantuan Senilai Ratusan Juta untuk Penanganan Covid-19 di Kotabaru

• Rumah Penerima Bansos Dana Desa Bakal Ditempel Stiker Khusus

• Ratusan Warga Berkerumun di Kelurahan Pelambuan, Antri Pembagian Bansos

Memang tidak semua KK yang terdata dalam DTKS sebanyak 314.559 KK di Kalsel berhak menerima bantuan dari Pemerintah Provinsi.

Pasalnya dari jumlah tersebut dilakukan pemilahan terhadap KK yang sudah mendapatkan bantuan sosial dari Pemerintah Pusat baik dalam program keluarga harapan (PKH), program bantuan pangan non tunai (BPNT) maupun program bantuan langsung tunai (BLT).

"Usulan kabupaten/kota minta bantuan kepada Gubernur 191.419 KK itu data yang masuk," kata Siti Nuriyani.

Meski demikian, data tersebut diakuinya belum final karena masih menunggu rekonsiliasi data dari Kabupaten HST dan Balangan yang belum final.

Selain itu, kemungkinan jumlah penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi Kalsel tersebut juga bisa berubah karena menunggu penyaluran bantuan sosial dari pusat yang bersumber dari Dana Desa.

Ketua Harian GTPP Covid-19 Kalsel, H Abdul Haris Makkie yang juga hadir dalam rapat nyatakan meski jumlah calon penerima bantuan sosial dari Pemerintah Provinsi belum final, pihaknya sudah menyiapkan beberapa skenario eksekusi bantuan sosial program jaring pengaman sosial tersebut.

"Bansos uangnya sudah ada, persoalannya kan data. Kami tidak ingin data itu tidak valid. Karena itu kami rekonsiliasikan dengan kabupaten/kota. Saya kemarin sudah perintahkan supaya hari ini sudah," kata H Abdul Haris.

• Sepekan PSBB Diberlakukan, Bansos di Kelayan Timur Masih Tak Jelas

• Pemko Banjarmasin Tambah Kuota Bansos dari 30 Ribu KK Menjadi 52 Ribu KK

Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalsel, M Syaripuddin meminta pengelolaan data bantuan sosial tersebut dapat lebih terorganisir antara pemerintah pusat, provinsi dan kabupaten/kota sehingga tidak perlu waktu terlalu lama hanya untuk rekonsiliasi data.

"Kalau perlu ada aplikasi tersendiri untuk database dana bantuan sosial itu," kata M Syaripuddin.

Dalam rapat ini, juga dibahas beberapa hal lainnya termasuk pemaparan hasil monitoring Pimpinan dan Anggota DPRD Provinsi Kalsel atas pelaksanaan tugas GTPP Covid-19 di 13 kabupaten/kota di Kalsel. (banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody)