Bupati HSU Abdul Wahid Salurkan Bantuan untuk Warga Terdampak Covid-19

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, AMUNTAI – Ardatin, nenek berusia 70 tahun warga Kelurahan Murung Sari, Kecamatan Amuntai Tengah, Kabupaten Hulu Sungai Utara (HSU), Provinsi Kalimantan Selatan, tak mampu menyembunyikan rasa senangnya saat mendapatkan bantuan senilai Rp 600.000, Jumat (8/5/2020).

“Senang dapat bantuan, soalnya sudah tidak bekerja lagi. Suami saya berusia 80 tahun yang juga sudah tidak bisa beerja,” ujarnya.

Bantuan ini merupakan program dari penanggulangan Covid-19 yang juga terjadi di Kabupaten HSU, penyerahan bantuan diserahkan secara simbolis oleh Bupati HSU, Abdul Wahid, di halaman kediamannya.

Berbagai kebijakan yang dberlakukan memang membari dampak ekonomi bagi masyarakat.

Seperti yang diungkapkan Norma, salah satu penerima bantuan lainnya yang sebelumnya berjualan sebagai penjual makanan saat ini sudah tutup.

Selain karena bulan Ramadhan juga karena sudah sepi karena imbauan untuk tetap berada di rumah.

Biasanya mendapatkan penghasilan sekitar Rp 100.000 per hari, kini karena tidak bekerja maka tidak mendapatkan penghasilan hanya mengharap dari suami yang juga tidak menentu penghasilannya.

Bantuan yang diberikan ini sangat membantu untuk mencukupi keperluan sehari-hari.

“Untuk membeli beras dan makanan lain, yang penting itu dulu ada,” ujar Norma.

Launching penyerahan bantuan sosial yang bersumber dari APBN, untuk Kabupaten HSU totalnya 10.542 penerima.

Penyaluran dibagi menjadi tiga tahap. Tahap pertama telah dilakukan April sebanyak 892 kepala keluarga yang disalurkan melalui BRI dan BNI.

Tahap kedua, saat ini bantuan langsung tunai disalurkan melalui Pos Indonesia dengan jumalh penerima 9.629 kepala keluarga.

Tahap ketiga djadwalkan saat Juni 2020 diberikan kepada 21 kepala keluarga.

“Dari data terpadu kesejahteraan sosial Kabupaten HSU yang berhak menerima bantuan sekitar 27.000 kepala keluarga, dari Program Keluarga Harapan (PKH) dan bantuan tunai dari pemerintah pusat menyisakan 4.278 kepala keluarg yang belum mendapatkan bantuan dari pemerintah pusat dan akan ditanggung melalui anggaran pemerintah daerah,” ujarnya.