Kriminalitas Regional
Dana Bansos Disunat Berjamaah Tinggal Rp 100.000, Kades Sebut Kesepakatan Tapi Warga Keberatan
Dana Bansos Rp 600.000 Disunat Tinggal Rp 100.000, Kades berserta ibu-ibu desa sebagai penyunat diamankan polisi
lihat foto
Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID - Pemotongan atau penyunatan dana batuan sosial dilakukan dengan angka tak tanggung-tanggung, yakni hingga Rp 500.000 dari Rp 600.000 yang seharusnya diterima warga tak mampu.
Artinya warga hanya menerima Rp 100.000, sebuah angka yang tak sebanding dengan jumlah yang seharusnya diterima.
Pemotongan semena-mena tersebut terjadi di Desa Buluduri, Kecamatan Lae Parira, Kabupaten Dairi, berujung kisruh.
Dana yang dialamatkan untuk warga kurang mampu dan kesulitan ekonomi imbas pandemi Covid-19 ini disunat.
Dari seharusnya Rp 600 ribu, tinggal Rp100 ribu per keluarga.
• Gaji Rp 20 Juta Masih Merengek ke Pemerintah, Ngaku Terdampak Covid-19 Tak Mampu Bayar Cicilan
• Daftar Harga Hp Samsung Bulan Mei 2020, Ada Galaxy A01 hingga Galaxy S20 Ultra
• Gergaji Leher Istri Hingga Berdarah-darah, Pelaku yang Cemburu Nekat Lompat dari Lantai 2
Kabar uang bansos Covid-19 disunat ini pun cepat merebak dan sampai ke polisi.
Puncaknya, Selasa (12/5/2020), sejumlah ibu-ibu warga Desa Buluduri yang dianggap terlibat atau mengetahui sebab-musabab hal itu, beserta istri dari Kades Buluduri, diboyong ke Mapolres Dairi.
Sebagian uang bansos turut diamankan.
Kasat Reskrim Polres Dairi, AKP Junisar Rudianto Silalahi, yang ditemui wartawan, mengaku belum bisa memberikan keterangan.
"Kami masih memintai keterangan kepada warga yang menerima bansos untuk mengetahui permasalahan sebenarnya," ujar AKP Junisar Rudianto Silalahi.
Kades Buluduri, Osaka Sihombing kepada wartawan via selulernya mengatakan, penyunatan uang bansos Covid-19 sudah melalui kesepakatan antara penerima bansos dan warga yang tidak terdaftar melalui rapat dusun.
"Lewat rapat itu, warga sepakat uang itu dibagi merata setelah diambil penerima manfaat dari Kantor Pos," ucapnya.
Osaka mengaku, dirinya bukanlah inisiator rapat dusun dimaksud, melainkan hanya diundang untuk menyaksikan.
"Penerima BST (Bantuan Sosial Tunai) sudah sepakat untuk berbagi rata bantuan tersebut dengan warga yang tidak terdaftar, di luar PNS, perangkat desa, TNI/Polri, serta penerima PKH dan sembako," ujar Osaka.
Osaka mengaku, tidak mengetahui jumlah uang yang diberikan kepada warga yang tidak terdaftar sebagai penerima manfaat.
