Berita Banjarmasin

Komisi IV DPRD Kalsel Ingatkan Pemrintah Perhatikan Generasi Muda di Sekolah Keagamaan

Wakil Rakyat Kalsel mengupayakan terbukanya keran bantuan untuk operasional pendidikan di sekolah-sekolah keagamaan termasuk pondok pesantren

HUMAS DPRD PROVINSI KALSEL UNTUK BPOST GROUP
HM Luthfi Saifuddin, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalimantan Selatan (Kalsel). 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Usai mendengar langsung aspirasi dari Ketua DPW Ikatan Pesantren Indonesia (IPI) Provinsi Kalsel, KH Mukeri Yunus, Ketua Komisi IV DPRD Provinsi Kalsel, H M Luthfi Saifuddin makin mantap perjuangkan Raperda Tentang Penguatan Pendidikan Karakter.

Dimana melalui Raperda yang diinisiasi DPRD Provinsi Kalsel ini, Wakil Rakyat Kalsel mengupayakan terbukanya keran bantuan untuk operasional pendidikan di sekolah-sekolah keagamaan termasuk pondok pesantren (Ponpes) di Kalsel dari Pemprov Kalsel.

Ia menegaskan Pemprov Kalsel harus mengedepankan keadilan dengan juga memberikan bantuan operasional pendidikan ke sekolah-sekolah non formal termasuk Ponpes di Kalsel.

UPDATE Haji 2020: Jemaah Telah Menyelesaikan Rangkaian Prosesi Haji, Dapat Pujian Raja Salman

Kisah Cinta Rey Mbayang Bersama Dinda Hauw, Ada Makna Lagu Berjudul Di Sepertiga Malam

Syahrini Ulang Tahun, Ini Pengakuan Reino Barack Diungkap Melalui Pesan yang Menyentuh

Karena bagaimanapun menurut Politisi Gerindra ini, tidak boleh dilupakan bahwa para santri dan siswa yang belajar di Ponpes maupun sekolah keagamaan lainnya juga merupakan generasi muda Kalsel sama halnya dengan saudaranya yang menempuh pendidikan di sekolah formal.

"Mereka tentu juga mempunyai hak yang sama dengan rekan mereka di sekolah formal yang selama ini mendapatkan BOSDA (bantuan operasional sekolah daerah)," kata Luthfi usai menggelar rapat dengan DPW IPI Provinsi Kalsel, Kamis (30/7/2020) lalu.

Dalam pertemuan tersebut, Luthfi mengaku sangat prihatin mengetahui kondisi dan keadaan beberapa Ponpes yang masih kesulitan untuk mengupayakan kecukupan keuangan untuk sebatas operasional Ponpes.

Raperda Tentang Penguatan Pendidikan Karakter tersebut kata Luthfi saat ini sudah berada di Kementrian Dalam Negeri (Kemendagri) untuk diproses dan menunggu diberi nomor registrasi dan selanjutnya di Perda kan.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Edinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2020 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved