Fraksi PKB MInta Perubahan APBD 2020 Perhatikan Strategi Pemulihan Ekonomi

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan, telah menyampaikan pandangan umum fraksi-fraksi terkait Raperda Perubahan APBD 2020, Rabu (26/8/2020).

Semua fraksi sepakat perubahan perlu dilakukan, dengan berbagai kritik, saran dan masukan.

Fraksi PKB, pada kesempatan itu meminta agar Pemkab HSS menyiapkan langkah-langkah dan strategi dalam rangka pemulihan ekonomi.

 Juru bicara Fraksi PKB Yuniati mengatakan, Perubahan APBD 2020 harus memerhatikan dan menekankan pemulihan di bidang ekonomi, sebagai dampak pandemic covid-19 yang memukul berbagai sektor usaha masyarakat.

• DPRD HSS Sependapat APBD 2020 Perlu Perubahan

• Pemkab HSS Sampaikan Raperda Perubahan APBD 2020 ke DPRD HSS, Wabup Jelaskan Alasannya

“Kami berharap Pemkab HSS meyiapkan langkah strategis dalam memulihkan ekonomi tersebut,”kata Yuniati.

 Sedangkan Fraksi PKS, melalu juru bicara Mardiansyah prioritas belanja daerah tahun 2020 pada APBD Perubahan diarahkan pada peningkatan produksi pertanian, perikanan, peternakan, kehutanan dan perkebunan yang merupakan sektor riil masyarakat.

“Selain itu peningkatan kualitas pendidikan dan kesehatan masyarakat, juga tetap penting menjadi prioritas,”katanya.

 Fraksi Nasdem melalui juru bicara Risma Fakhriyatni menyoroto soal seluruh pos pendapatan daerah baik pendapatan asli maupun lain-lain pendapatan yang sah mengalami penurunan 2,2 persen.

“Fraksi Nasdem memahami, Pemkab HSS masih sangat tergantung pada sumber dana transfer pemeirntah pusat dan provinsi yang meliputi dana alokasi umum dan dana alokasi khusus, bagihasil pajak, bukanpajak, bagi hasil pemrprov Kalsel dan dana penyesuaian,”katanya.

 Fraksi Nasdem pun meminta Pemkab HSS agar lebih efesien terhadap anggaran yang digunakan di tengah pandemic covid19.

• Bentuk Pansus, DPRD HSS Awasi Dana Penanganan Covid- 19

Sebab, banyak rasionalisasi anggaran sehingga penggunaan anggaran mengutamakan skala prioritas, yang bersentuhan langsung dengan masyarakat.

“Kami juga meminta optimalkan penyerapan anggaran, agar masyarakat dapat merasakan manfaat dari hadirnya pemeirntah daerah dan memaksimalkan sumber dan potensi di sisa waktu sampai Desember 2020,”katanya. (banjarmasinpost.co,id/hanani)