DPRD Kalsel Minta Pertamina Pangkas Disparitas Harga Elpiji Subsidi dan Non Subsidi

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Komisi III DPRD Provinsi Kalimantan Selatan ( Kalsel ) memenuhi janjinya untuk duduk bersama dan berkoordinasi dengan Pertamina, Hiswana Migas Kalsel, serta pihak terkait membahas keluhan masyarakat terkait elpiji 3 kg. 

Dipimpin Ketua Komisi III DPRD Provinsi Kalsel, H Sahrujani, dan sempat dihadiri Ketua DPRD Provinsi Kalsel, H Supian HK, rapat koordinasi ini digelar di Ruang Rapat Komisi III, Selasa (1/9/2020).

Setelah kurang lebih dua jam rapat digelar, Sahrujani berkesimpulan bahwa memang sulit untuk sepenuhnya menjamin agar gas elpiji 3 kg bersubsidi benar-benar hanya digunakan oleh masyarakat yang berhak menerima subsidi. 

Hal ini menurut Sahrujani besar kemungkinan disebabkan karena besarnya disparitas harga antara elpiji bersubsidi dan non subsidi. 

• Pertamina Sebut Kuota Elpiji 3 Kg Melebihi Keperluan Warga Miskin di Kalsel

• Epiji Subsidi Susah Didapat, Warga Banjarmasi Ini Terpaksa Pakai Minyak Tanah

• LPG 3 Kg di Banjarbaru Langka, Stok Elpiji Agen di Komplek Cempaka Sari Masih Kosong

• Disperdagin Duga Penyalahgunaan Peruntukan Elpiji Jadikan Harga Gas LPG 3 kg Meroket

• Operasi Pasar Elpiji di Jorong Tak Diminati Warga, Ternyata ini Penyebabnya

• ASN Pemko Banjarmasin Diperingatkan Tidak Pakai Elpiji Tiga Kilogram Bersubsidi

Jika membandingkan harga antara elpiji bersubsidi dan non subsidi memang didapati selisih harga cukup besar. 

Harga elpiji bersubsidi kurang lebih dihargai Rp 5.800 per kilogram, sedangkan elpiji non subsidi kurang lebih berada di harga Rp 13.000 per kilogram. 

"Disparitas harga sangat menentukan. Orang pasti mencari harga yang murah. Kami sarankan disparitas harga jangan terlalu jauh karena bagaimanapun orang pasti mencari harga murah," kata Sahrujani. 

Karena itu, Ia meminta Pertamina bersama pemerintah untuk mencari cara memangkas disparitas harga tersebut. 

Ia juga meminta Pertamina agar tidak henti-hentinya melakukan edukasi kepada masyarakat khususnya bagi masyarakat yang berpenghasilan di atas Rp 1,5 juta agar memiliki kesadaran bahwa dirinya tak berhak menikmati subsidi elpiji. 

"Kesimpulannya, kita perlu mengedukasi dan memberikan imbauan kepada masyarakat bahwa yang berhak ya dia yang menerima subsidi dan yang tidak berhak jangan pakai subsidi," kata Sahrujani.

(Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)