Pemkab HSS Siap Diperiksa BPK, Soal Dana Penanganan Covid-19

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN-Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI l, bakal melakukan pemeriksaan pendahuluan terkait pengelolaan dan tanggungjawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

Menyikapi hal tersebut,  Bupati Hulu Sungai Selatan H Achmad Fikry menyatakan pihaknya siap menghadapi pemeriksaan tersebut.

 Menurut Fikry, Pemkab HSS jauh-jauh hari sudah menyiapkan laporan terkait penggunaan dana penanganan covid itu. Termasuk berupa data dan pendukung lainnya menghadapi pemeriksaan BPK.

Pemkab HSS, kata Fikry sudah mengarahkan penggunaan dana penanganan covid19  harus sesuai ketentuan yang berlaku.

• Pemkab HSS Ikuti Rakor Efektivitas Pencegahan Covid-19

• KemenPAN Evaluasi SAKIP HSS, Bupati Ikuti Secara Virtual

  Jadi insya Allah kami selalu siap menerima tim auditor untuk kelancaran tugas mereka nanti,”katanya usai menghadiri entry meeting dengan BPK RI melalui video conference di ruang Media Center, Jumat (4/9/2020).

 Entry Meeting BPK RI Perwakilan Kalsel, terkait pemeriksaan pendahuluan kepatuhan percepatan penanganan bencana Covid-19, tahun anggaran 2020.

Selain Bupati HSS, pertemuan itu juga dihadiri Wakil Bupati Syamsuri Arsyad, dan Sekda HM Nor serta dinas terkait.

Pertemuan virtual juga diikuti Pemprov Kalsel dan jajaran pemerintah kabupaten /kota se Kalsel.

 Kepala BPK RI Perwakilan Kalsel Tornanda Syaifullah menjelaskan, kebijakan pemeriksaan yang akan dilaksanakan BPK adalah pemeriksaan berbasis resiko.

Secara menyeluruh melalui tiga jenis pemeriksaan berupa keuangan, kinerja dan  tujuan tertentu terhadap pengelolaan dan tanggung jawab keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19.

 Cakupan pemeriksaan meliputi seluruh aspek keuangan negara termasuk refocusing dan realokasi anggaran untuk penanganan Covid-19. Termasuk tambahan belanja negara/daerah serta skema program Pemulihan Ekonomi Nasional (PEN).

• Pengusaha Dukung Gerakan Sejuta Masker di HSS, Serikat Pekerja PT SAM Serahkan Donasi Rp 10 Juta

“Akan ada observasi secara terstruktur atas perkembangan kebijakan, regulasi dan implementasinya,”katanya.

 Adapun sasaran pemeriksaan kepatuhan berupa realokasi dan refocusing, penanganan bidang kesehatan, penanganan bidang sosial dan penanganan bidang ekonomi dengan lingkup pemeriksaan pada kegiatan penanganan pandemi Covid-19 . Baik bersumber dari APBN, APBD, BUMN, BUMD dan sumbangan pihak ketiga di  2020. (banjarmasinpost.co.id/hanani)