Breaking News:

Berita Banjarmasin

Pilkada Kalsel 2020, Anggota Dewan Dilarang Pakai Mobil Dinas Saat Ikut Kampanye

Para Wakil Rakyat tidak diperkenankan menggunakan fasilitas kedewanan termasuk kendaraan dinas untuk melaksanakan aktivitas kampanye

banjarmasinpost.co.id/achmad maudhody
Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, H AM Rozaniansyah. 

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Meski menjabat sebagai Anggota DPRD, namun tak dipungkiri banyak Wakil Rakyat termasuk Wakil Rakyat Kalsel yang juga masuk dalam mekanisme mesin partainya dan akan ikut digerakkan melakukan kampanye pada Pilkada Serentak Tahun 2020.

Terkait hal ini, Sekretaris DPRD Provinsi Kalsel, H AM Rozaniansyah mengingatkan, para Anggota Dewan agar dapat dengan bijak membedakan antara tugas dan peran sebagai Anggota Dewan dan peran sebagai mesin partai.

Kaitannya yaitu pada penggunaan fasilitas dinas kedewanan.

Para Wakil Rakyat tidak diperkenankan menggunakan fasilitas kedewanan termasuk kendaraan dinas untuk melaksanakan aktivitas kampanye atau sosialisasi pemenangan pasangan calon yang diusung partainya.

Pilkada Tanahbumbu 2020, Tiga Bapaslon Berkompetisi, KPU Tunggu PKPU Terbaru Terkait Juknis Kampanye

Jumlah Peserta Pendaftaran Pilwali Banjarbaru Dibatasi, Tim Kampanye Hanya Dua Orang

"Kami tidak mengakomodir itu apapun kegiatannya, karena kami hanya akomodir kegiatan kedewanan. Kalau di Sekretariat sudah ada aturannya," kata Rozaniansyah dikonfirmasi Banjarmasinpost.co.id, Selasa (8/9/2020).

Diketahui di DPRD Provinsi Kalsel ada belasan fasilitas kendaraan khususnya kendaraan roda empat yang menjadi hak dinas para Anggota Dewan.

Diantaranya kendaraan roda empat untuk masing-masing empat unsur Pimpinan DPRD Provinsi Kalsel, empat untuk pimpinan Komisi-Komisi DPRD Provinsi Kalsel dan beberapa unit mini bus untuk keperluan perjalanan dinas dalam daerah.

Sedangkan terkait aktivitas dan tugas sebagai Anggota Dewan selama masa kampanye, menurutnya Anggota Dewan bisa saja mengajukan izin kepada Pimpinan DPRD Provinsi Kalsel jika terpaksa tidak bisa mengikuti kegiatan kedewanan.

Meski demikian, Anggota Dewan juga harus melihat dan mempertimbangkan urgensi masing-masing kegiatan.

Mencalonkan Diri pada Pilkada 2020, Bupati Balangan Ambil Cuti Masa Kampanye

Jika terpaksa harus meninggalkan kegiatan kedewanan, yang bersangkutan kata Rozaniansyah harus memberikan rekomendasi kepada Ketua DPRD Provinsi Kalsel terkait siapa koleganya dalam Alat Kelengkapan Dewan (AKD) yang ditunjuk untuk sementara menggantikan posisinya.

"Kalau ada kegiatan khusus selama Pilkada harus melalui izin Pimpinan. Tidak ada satu orang pun yang meninggalkan tugas tanpa izin, supaya bisa digantikan melaksanakan tugas dewan," kata Rozaniansyah. (Banjarmasinpost.co.id/Achmad Maudhody)

Penulis: Achmad Maudhody
Editor: Hari Widodo
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved