Pemuda Muhammadiyah Kalsel Rekomendasikan Pilkada 2020 Ditunda, Begini Alasannya

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Berbagai pertimbangan dilalui Pemerintah, DPR RI, KPU RI beserta stakeholder lainnya sebelum memutuskan untuk melanjutkan tahapan pemilihan kepala daerah (Pilkada) Serentak di Tahun 2020 yang sempat ditunda.

Namun belakangan, usulan dan rekomendasi untuk kembali menunda pelaksanaan tahapan Pilkada bermunculan dari berbagai pihak.

Termasuk salah satunya dari Pimpinan Wilayah Pemuda Muhammadiyah (PWPM) Kalimantan Selatan (Kalsel) yang merekomendasikan pelaksanaan Pilkada Serentak Tahun 2020 ditunda hingga Tahun 2021.

Rekomendasi tersebut disampaikan oleh Ketua Pemuda Muhammadiyah Kalsel, dr. Meldy Muzada.

• Tahapan Pilkada Ditunda, Bawaslu HSU Non Aktifkan Panwascam dan PKD

• UPDATE Corona di Kalsel: Sejumlah Tahapan Pilkada Ditunda, KPU Banjarbaru Terapkan WFH

Pandangan ini didasarkannya pada beberapa fakta mengenai penyebaran Covid-19 yang masih terus meningkat dan telah mencapai lebih dari 200 ribu kasus di Indonesia.

Bahkan menurut Meldy, terdapat 63 pasangan calon kepala daerah yang terkonfirmasi positif Covid-19 dan tidak sedikit pula unsur penyelenggara pemilu termasuk 3 diantaranya adalah Komisioner KPU RI yang dinyatakan positif mengidap Covid-19.

Rekomendasi penundaan Pilkada tersebut kata Meldy semakin diperkuat setelah Ia berpartisipasi dalam Webinar Nasional yang digelar oleh Pemuda Muhammadiyah Kalsel dengan Tajuk, Covid-19 Meroket: Pilkada 2020 Layakkah dilanjutkan, Minggu (20/9/2020).

Dimana perbincangan virtual ini menghadirkan Dekan Fakultas Kedokteran Universitas Indonesia, Prof. Dr. dr. H. Ari Fahrial Syam, SpPD-KGEH, MMB, FINASIM, FACP, Direktur Eksekutif Perludem, Khorunnisa Nur Agustyati dan Ketua PP Pemuda Muhammadiyah, Razikin sebagai pemateri.

Dijelaskan Meldy, dalam kesempatan tersebut, Prof Ari memamparkan data statistik peningkatan Covid-19 di Indonesia yang cenderung meningkat.

Ia kata Meldy juga menyayangkan kurang konsitennya masyarakat dalam menerapkan protokol kesehatan dan memprediksi jika Pilkada tetap dilanjutkan, maka angka penderita Covid-19 di Indonesia bisa menembus 500.000 orang.

Selain itu, Meldy juga menyampaikan paparan dari Khoirunnisa yang mengungkapkan penundaan Pilkada adalah pilihan paling ideal dalam situasi dan kondisi seperti ini.

Dimana Ia meyakini, menunda Pilkada bukan berarti bentuk kegagalan dalam berdemokrasi.

"Bahkan Razikin, Ketua PP Pemuda Muhammadiyah mengusulkan untuk dilakukan lockdwon terlebih dahulu apabila Pilkada tetap dilanjutkan," kata Meldy kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (21/9/2020).

Wakil Ketua Pemuda Muhammadiyah Kalsel, R Nopriadi Muluk juga mengamini bahwa penundaan Pilkada adalah pilihan paling bijak jika melihat berbagai data dan fakta pandemi belakangan ini.

• Empat Tahapan Pilkada Ditunda Karena Covid-19, Komisioner KPU Kotabaru Langsung Rapat Internal