Jelang Pilkada 2020, Batola Atur Strategi Penegakan Protokol Kesehatan

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, MARABAHAN - Menjelang pelaksanaan pilkada serentak pada 9 Desember 2020 mendatang, Pemerintah Kabupaten Barito Kuala melaksanakan rapat koordinasi penegakan hukum protokol kesehatan, Selasa (05/10/2020).

Berlangsung di Aula Mufakat, Marabahan, rangkaian acara dipimpin oleh Pj Sekretariat Daerah Batola H Abdul Manaf.

Turut berhadir Ketua KPU Batola Rusdiansyah, Ketua Bawaslu Batola Rahmatullah kasat intel Polres Batola Asep Dedi Hermawan dan sejumlah perwakilan SKPD.

Dalam kesempatan ini, Manaf menyampaikan pentingnya rapat koordinasi untuk mengantisipasi penyebaran Covid-19 di masa kampanye, pemungutan maupun pasca pemungutan.

• DAFTAR Calon Kepala Daerah di Pilkada 2020 yang Positif Covid-19, 3 di Antaranya Meninggal Dunia

• Pilkada Banjarmasin 2020 :Paslon Mushaffa Zakir Janjikan Program Beasiswa Calon Ulama

• Medsos Jadi Sarana Kampanye di Pilkada Balangan 2020, Hadi-Supiani Daftarkan 15 Akun, Petahana 20

"Pelaksanaan pemilu memang akan mengundang kerumunan massa, karena itulah perlu kita antisipasi melalui rakor ini," Terangnya.

Rahmatullah, selaku ketua Bawaslu menyampaikan, pihaknya akan mengadakan pemantauan. sesuai dengan peraturan Bawaslu nomor 4 tahun 2020 tentang pengawasan dan penanganan sengketa pilkada dalam bencana Covid-19.

Bahwa Bawaslu berhak memberikan surat teguran maupun rekomendasi pembubaran. Terkait kegiatan yang melibatkan berkumpulnya massa.

"Hal ini sebagai bentuk antisipasi adanya kluster pemilu, namun tetap dengan pendekatan secara humanis," Ucapnya.

Ia juga menyampaikan patokan penegakkan hukum pelaksanaan adalah perbup 54 tahun 2020 dan perbup 63 tahun 2020 tentang penegakkan disiplin protokol kesehatan.

• Pilkada Kalsel 2020, Gakkumdu Tunggu Klarifikasi Tuntas Terkait Dugaan Politik Uang di HSU

Kepala BPBD Batola, Sumarno menambahkan bahwa kemungkinan penyebaran Covid-19 selama rangkaian pemilu, baik masa kampanye atau pun pasca pemungutan suara.

"Setelah perhitungan suara kerap rentan terjadi demo, hal ini perlu pula menjadi perhatian dalam pengamanan maupun pencegahan penyebaran Covid-19," Jelas Sumarno. (Banjarmasinpost.co.id/MuhammadTabri)