DPRD HSS Pertanyakan Pengawasan PT AGM hingga Arealnya Dirambah Peti Batubara

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, KANDANGAN - DPRD Kabupaten Hulu Sungai Selatan (HSS) telah memantau lokasi penambangan batu bara tanpa izin di Desa Madang, Kecamatan Padang Batung, Rabu kemarin.

Dipimpin Ketua DPRD H Achmad Fahmi, serta dua wakil Ketua HM Kusasi dan Rodi Maulid serta lima nggota dewan lainnya, mereka menyaksikan sendiri bukaan lahan mengandung batu bara telah dikeruk menggunakan alat berat.

 Wakil Ketua DPRD HM Kusasi, pun menyesalkan sikap PT Antang Gunung Meratus (AGM) selaku pemilik izin PKP2B yang seolah tutup mata terkait adanya penambangan illegal di area sekitar situs sejarah Benteng Madang tersebut.

 “Semua pihak, termasuk saya sebagai masyarakat merasa terusik. Kami berharap kepada PT AGM sebagai pemilik kontrak karya, atau PKP2B  yang semestinya merekalah yang mengawasi agar area mereka tidak ditambang apalagi oleh penambang illegal,”kata Kusasi.

Baca juga: Datangi Lokasi Peti Batubara di Desa Madang HSS, Polisi Temukan 2 Hektare Bukaan Lahan Tambang

Baca juga: Jadi Lahan Tambang, Desa Wonorejo Balangan Tak Berpenghuni, Warga Beralih ke Desa Tetangga

 DPRD, kata Kusasi khawatir, mereka tutup mata, seolah ada kerjasama dengan pihak ketiga, dengan berlindung dibalik PKP2B.

Jika begitu yang rugi adalah masyarakat dan pemerintah daerah.

Untuk itu pihaknya berharap atas nama masyarakat , PT AGM lebih intensif melakukan pengawasan.

“Barangkali ini tidak rahasia lagi, karena itu tugas mereka. Mereka pasti tahu, karena penambangan dengan menggunakan alat berat itu pasti memakan waktu,”kata Kusasi.

Sebelumnya aktivitas Peti tersebut dilaporkan oleh salah satu LSM di HSS. Pantauan banjarmasinpost.co.id, saat mengikuti pemantauan bersama anggota DPRD HSS, akses ke jalan areal tambang sudah dibuka. Informasinya ada dua titik lokasi di sekitar benteng Madang tersebut. (banjarmasinpost.co.id/hanani)