Breaking News:

Pilkada Kalsel 2020

Pilkada Kalsel 2020, KPU Tapin Terima 469 Kotak Suara

Kotak suara untuk keperluan Pilkada Kalsel 2020 disimpan KPU Kabupaten Tapin di satu ruangan yang aman yang sudah disterilisasi.

Penulis: Mukhtar Wahid | Editor: Alpri Widianjono
BAWASLU KABUPATEN TAPIN UNTUK BPOST GROUP
Anggota TNI dan Polri mengawal kedatangan logistik kotak suara untuk KPU Kabupaten Tapin, Provinsi Kalimantan Selatan, Senin (2/11/2020) malam. 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO ID, RANTAU  - Penyelenggaraan pemilihan serentak gubernur dan wakil gubernur Kalimantan Selatan di Kabupaten Tapin dijadwalkan berlangsung  9 Desember 2020. 

Komisi Pemilihan Umum (KPU) Kabupaten Tapin selaku pelaksana, sudah menerima kiriman logistik.

Namun, hanya kotak suara sebanyak 469 buah atau sesuai jumlah tempat pemungutan suara se Kabupaten Tapin.

Ketua KPU Kabupaten Tapin, Hj Henny Hendriyanti, kepada Banjarmasinpost.co.id, Senin (2/11/2020),  membenarkannya.

Dikatakan, sementara ini logistik kotak suara itu disimpan di satu ruangan yang aman yang sudah disterilisasi.

Baca juga: Pilkada Kalsel 2020, Bawaslu Tapin Tertibkan Alat Peraga Kampanye Tak Sesuai Desain KPU

Baca juga: Pilkada Kalsel 2020, Bawaslu Tapin Cermati Calon Anggota KPPS

Baca juga: Pilkada Kalsel 2020, Kuota KPPS di 469 TPS se Tapin Terpenuhi

"Logistik yang tiba, baru kotak suara. Kini dijaga petugas keamanan yang ditunjuk KPU Kabupaten Tapin, dibantu anggota Polres Tapin selama 24 jam," katanya. 

Terpisah, Ketua Bawaslu Kabupaten Tapin, Thessa Aji Budiono, mengatakan, pihaknya sudah melakukan pengawasan sewaktu logistik kotak suara tiba di Kabupaten Tapin. 

"Saya berharap sesuai peraturan KPU Nomor 7 Tahun 2020, jenis perlengkapan pemungutan suara dan perlengkapan lainnya. Tidak hanya kotak suara," katanya. 

Apalagi kotak suara yang tiba ini belum dirangkai dan tidak dilengkapi kabel untuk merangkai kertas kedap air menjadi kotak suara.

"Harapan yang ada, semua logistik perlengkapan pemungutan suara sudah tiba agar dapat diteliti apakah rusak atau kurang," katanya. 

Apalagi jika logistik itu ternyata ada yang rusak atau kurang, tentunya memerlukan proses pengusulan tambahan. "Jangan sampai mendekati pencoblosan, logistik kurang atau rusak," harapnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Mukhtar Wahid)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved