Terdampak Covid-19, Pemerintah Pusat Setop Alokasi DAK untuk Empat Bidang Ini

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID  BANJARBARU - Data per Oktober 2020 realisasi penerimaan dana bagi hasil dari sektor Dana Alokasi Khusus (DAK) dari pemerintah pusat kepada pemerintah daerah adalah senilai Rp1,013 triliun. 

Nah, Dari 19 komposisi DAK terdapat 4 item yang tidak ditransfer sama sekali atau dihilangkan. Yaitu, DAK fisik reguler jalan target murni Rp18,230 miliar, DAK fisik penugasan jalan target murni Rp61,115 miliar.

Kemudian, ada DAK fisik penugasan irigasi target murni Rp17,019 miliar dan DAK fisik penugasan pariwisata target murni Rp1,288 miliar.

Kabid Pengelolaan Pajak Daerah Badan Keuangan Daerah Kalsel, H. Rustamaji, baru-baru tadi, mengemukakan pada APBD perubahan empat item tersebut targetnya kami ubah menjadi nol menyesuaikan kebijakan pemerintah pusat. 

Baca juga: Tingkatkan Mutu Pendidikan, Pemkab HSS Kucurkan Dana DAK Sekolah di Padang Batung dan Loksado  

Baca juga: Pemkab HSS Kembali Salurkan Dana DAK Pendidikan, untuk Sekolah di Lima Kecamatan Ini

"Awalnya pada APBD murni target DAK Rp1,207 miliar lalu di perubahan diturunkan menjadi Rp1,089 triliun," urainya. 

Selain itu, juga dijelaskan Rustamaji ada tiga item DAK sudah terealisasi 100 persen, yaitu DAK fisik penugasan kelautan perikanan target Rp549,100 juta, DAK fisik penugasan lingkungan hidup dan Kehutanan target Rp105 juta, dan DAK non fisik bantuan operasional kesehatan dan keluarga berencana target Rp14,933 miliar.

"Realisasi yang masih rendah DAK penugasan pertanian target Rp1,594 miliar realisasi Rp509,814 juta atau 31,97 persen dan DAK non fisik pelayanan administrasi kependudukan target Rp333,266 juta realisasi Rp166,633 juta atau 50 persen. Jika dilihat dari jumlah maka paling besar DAk non fisik bantuan operasional sekolah realisasinya Rp734,183 miliar. Target DAK ini Rp763,197 miliar atau 96,20 persen," kata Rustamaji. 

Masih Rustamaji, secara keseluruhan pada tahun ini dana bagi hasil melebihi target  APBD perubahan. 

APBD perubahan ditarget Rp2,259 triliun dan realisasi hingga Oktober Rp3,300 miliar atau 146,03 persen. Jika dibandingkan target  murni Rp3,323 maka realisasinya 98 persen.

"Bisa dikatakan dana bagi hasil tahun ini kelebihan bayar dari pemerintah pusat, mudah-mudahan tidak diakumulasi pada transfer 2021.

Kenapa kelebihan bayar kami memperkirakan diakibatkan pandemi pemerintah pusat berupaya terus mengucurkan dana untuk menanggulangi covid utamanya biaya kesehatan dan stimulus ekonomi," urainya.

Salah satu paket proyek yang batal dilaksanakan tahun ini karena pemotongan DAK adalah pembangunan jembatan di ruas Jalan Mataraman-Sungai Ulin.

Baca juga: Tingkatkan Mutu Pendidikan, Pemkab HSS Kucurkan Dana DAK Sekolah di Padang Batung dan Loksado  

Kabid Bina Marga  Dinas PUPR Kalsel, Yasin Toyib, menuturkan untuk melanjutkan pembangunan jalan Mataraman-Sungai Ulin, sudah selesai lelang, namun anggaran dari pusat tidak turun maka proyek dibatalkan.

"Lelang sudah ada pemenangnya. Aggaran yang sebelumnya dijanjikan pemerintah pusat tahun ini ditarik untuk Covid-19, sehingga proyek kami batalkan," tuturnya. 

Dia membeberkan, seandainya tidak ada pandemi Covid-19 tahun ini menerima dua bantuan anggaran dari pusat untuk melanjutkan pembangunan jalan sepanjang 14 kilometer tersebut. (banjarmasinpost.co.id/nurholis huda).