ILC

Link Streaming TV One, Tema ILC Malam Ini Tentang Pro-Kontra 'Pencopotan Gubernur'

Tema Indonesia Lawyers Club malam ini Selasa (24/11/2020) adalah 'Bisakah Gubernur Dicopot?', berikut link Live Streaming TV One

Penulis: Amirul Yusuf | Editor: Rahmadhani
Tribunnews/Herudin
Gubernur DKI Jakarta, Anies Baswedan tiba Polda Metro Jaya, Jakarta Selatan, untuk memenuhi panggilan pemeriksaan di Ditreskrimum, Selasa (17/11/2020) terkait acara yang digelar pimpinan Front Pembela islam (FPI), Habib Rizieq Shihab yang menikahkan putrinya Syarifah Najwa Shihab 

BANJARMASINPOST.CO.ID - Saksikan siaran langsung dan Live Streaming TV One Indonesia Lawyers Club (ILC) malam ini yang akan dibawakan oleh Karni Ilyas.

Tema ILC malam ini Selasa (24/11/2020) adalah 'Bisakah Gubernur Dicopot?', yang masih terkait dengan polemik kerumunan seperti saat acara pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Jakarta.

Link Live Streaming TV One ILC malam ini ada di bagian berita ini.

Dikutip Banjarmasinpost.co.id dari twitter TVOne, latar belakang pengangkatan tema ini oleh TV One adalah  Tito Karnavian yang menerbitkan Instruksi Mendagri No. 6/2020.

Salah satu poinnya adlh sanksi pencopotan bagi Kepala Daerah yg lalai menegakkan prokes Covid19.

"Instruksi ini menuai pro-kontra, Mendagri dinilai tak bisa serta merta mencopot jabatan Gubernur," tulis akun twitter ILC.

Tema ILC malam ini Selasa (24/11/2020) adalah 'Bisakah Gubernur Dicopot?',
Tema ILC malam ini Selasa (24/11/2020) adalah 'Bisakah Gubernur Dicopot?', (Twitter @ILCtv1)

*LIVE STREAMING TV ONE

Link Live Streaming ILC di TV One malam ini dapat diakses dengan mengklik tautan berikut ini :

LINK

* Kemendagri: Mendagri Memang Tidak Bisa Berhentikan Kepala Daerah

Direktur Jenderal (Dirjen) Bina Administrasi Kewilayahan (Adwil) Safrizal mengatakan, menteri dalam negeri memang tidak dapat memberhentikan kepala daerah.

Hal itu disampaikan Safrizal merespons polemik setelah terbitnya Instruksi Menteri Dalam Negeri ( Mendagri) Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penegakan Protokol Kesehatan.

“Kalau ada yang bilang, mana bisa edaran menteri dalam negeri memberhentikan (kepala daerah), emang enggak bisa, siapa bilang bisa?” ungkap Safrizal dalam diskusi daring bertajuk “Terimbas Kerumunan Rizieq”, Minggu (22/11/2020) yang dikutip dari kompas.com.

“Semua sudah ada ketentuan dan prosedurnya,” imbuh dia.

Menurut dia, surat instruksi tersebut diterbitkan sebagai pengingat bagi kepala daerah dalam menangani pandemi Covid-19.

Tujuannya, agar kerumunan seperti saat acara pemimpin Front Pembela Islam (FPI) Rizieq Shihab di Jakarta maupun Jawa Barat tak terulang kembali di daerah lainnya.
“Mengingatkan bahwa di dalam UU Kekarantinaan Kesehatan, dalam UU wabah, dalam UU 23, patuhilah, kerjakanlah,” ucapnya.

“Itu saja yang disampaikan kepada seluruh kepala daerah sehingga momen yang kemarin terjadi itu tidak terjadi di tempat lain, ini kan mitigasi,” sambung Safrizal.
Adapun menurut mantan Dirjen Otda Kemendagri Djohermansyah Djohan, pemberhentian kepala daerah harus melalui DPRD.

“Harus melalui prosedur, bahkan melibatkan DPRD,” ujar Djohermansyah dalam diskusi yang sama.

(Banjarmasinpost.co.id/Amirul Yusuf)

  • Ikuti kami di
    KOMENTAR

    BERITA TERKINI

    © 2023 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
    All Right Reserved