Breaking News:

Berita Banjarbaru

Tak Ada Cuti Bersama, Layanan UPPD Samsat se-Kalsel Dipastikan Berjalan Normal

Desember semestinya ada cuti bersama yang membuat libur panjang karena sebelumnya di hari raya tidak ada cuti bersama. Namun hal itu dibatalkan pemeri

Nurholis Huda
Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan Perpajakan Daerah Bakeuda Kalsel Rustamaji. 

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARBARU - Desember semestinya ada cuti bersama yang membuat libur panjang karena sebelumnya di hari raya tidak ada cuti bersama. Namun hal itu dibatalkan pemerintah, dan hanya memberlakukan satu hari libur pada natal.

Khusus libur Natal tetap dilaksanakan, yakni pada 24 dan 25 Desember. Namun, terhitung dari 26, 28 sampai 31 tetap masuk.

Hal itu pula membuat pelayanan penerimaan pajak kendaraan semisal di Samsat yang sekarang menjadi Unit Pelayanan Pajak Daerah (UPPD) UPPD se Kalimantan Selatan diintryks8kan buka. Sehingga pelayanan akan tetap berjalan seperti biasa.

"Kalau libut Natal tetap dilaksanakan selama dua hari, sisanya pelayanan di UPPD Samsat berjalan normal," kata Kepala Bidang (Kabid) Pengelolaan Pendapatan Perpajakan Daerah Bakeuda Kalsel Rustamaji, kemarin.

Selain tetap beroperasi, dirinya menyebutkan, beberapa Samsat Keliling (Samkel) juga dimaksimalkan, namun, hanya di wilayah tertentu saja di Kalimantan Selatan.

Baca juga: Menyambut HUT ke-60, Jasa Raharja Kalsel Tanam Bibit Pohon di Taman Hutan Hujan Tropis Banjarbaru

Baca juga: Sebanyak 41 Warga Operasi Katarak dan Sulur di RS Lanud Sjamsudin Noor Banjarbaru

"Yang mendapat izin dari Dirlantas Polda Kalsel, sebut saja, UPPD Banjarmasin II, UPPD Amuntai, UPPD Kotabaru, UPPD Pelaihari dan UPPD Marabahan," ucapnya.

Disamping berhasil mengantongi izin operasi mobil Samsat Keliling, Rustamaji menuturkan, pelaksanaan razia juga sudah mulai digelar dengan konsep protokol kesehatan. Sehingga, Ia menghimbau, agar masyarakat di Kalimantan Selatan tetap melengkapi berkas surat menyurat kendaraan bermotor.

"Kemarin, UPPD Rantau telah menggelar razia. Dan dihimbau apabila masa berlaku pajak tahunannya habis silahkan datangi UPPD di kabupaten/kota masing-masing dan segera selesaikan pembayaran, manfaatkan moment relaxsasi (pemutihan) ini," paparnya.

Untuk itu, dia mengharapkan, dengan adanya penghapusan denda administrasi Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dan Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB), masyarakat bisa memanfaatkan moment ini agar segera membayarkan wajib pokoknya.

"Masa pemutihan atau penghapusan denda administrasi ini akan berakhir pada 31 Desember 2020, gunakan kesempatan tersebut. Pajak untuk membangun banua," urainya. (banjarmasinpost.co.id/nurholis )

Penulis: Nurholis Huda
Editor: M.Risman Noor
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved