Berita Viral
Karena Orang Ini, 5 Siswi yang Injak Rapor di Video TikTok Tak Jadi Dikeluarkan dari Sekolahnya
Rupanya setelah mengumumkan sanksi dikeluarkannya siswa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur memanggil pihak sekolah.
lihat foto
Editor : Didik Trio Marsidi
BANJARMASINPOST.CO.ID - Lima orang siswi kelas 7 atau kelas 1 SMPN 1 Suela, Lombok Timur, nekat menginjak-injak rapor mereka dan mengunggahnya ke TikTok.
Video rekaman aksi siswi itu pun menjadi viral di media sosial TikTok
Melihat aksi nakal siswinya, para guru pun kesal dan menganggap suatu penghinaan.
Menurut mereka, tindakan itu adalah penghinaan terhadap sekolah dan tidak menghargai guru yang telah susah payah mengisi rapor.
"Mereka itu sungguh keterlaluan, tidak hormat pada kami guru-gurunya, tidak menghargai bagaimana kami mengisi rapor dengan susah payah sampai tengah malam demi mereka, agar tidak ada kesalahan, mereka malah injak-injak rapornya di video TikTok," kata Ahmad Riadi Ahyar, guru Bahasa Inggris SMPN 1 Suela saat ditemui Kompas.com di sekolahnya.
Baca juga: VIRAL TikTok 5 Siswi SMP Injak Rapor, Dikeluarkan dari Sekolah dan Penyesalan Pun Tak Ada Guna
Baca juga: VIRAL Video ABG Akrobat dengan Berdiri di Atas Motor, Akhirnya Jumpalitan di Aspal
Baca juga: FAKTA Lengkap Pasutri di Surabaya Mesum di Atas Motor, Terekam di Lampu Merah & Viral di Medsos
Sekolah mengetahui tentang video itu dari rekan kelima siswa tersebut. Masalah itu langsung dibicarakan dengan kepala SMPN 1 Suela dan dewan guru.
Pada Sabtu sore, pihak sekolah langsung mengeluarkan siswi itu dari sekolahnya.
Namun, keputusan mengeluarkan siswi itu ditarik kembali oleh pihak sekolah.
Rupanya setelah mengumumkan sanksi dikeluarkannya siswa, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Lombok Timur memanggil pihak sekolah.
Apa yang membuat pihak sekolah mengubah keputusan tersebut?
Permintaan bupati
Kabar dikeluarkannya lima siswa tersebut rupanya telah didengar oleh Bupati Lombok Timur.
Kepala SMPN 1 Suela, Kasri mengemukakan bupati melalui kabid urusan pendidikan SMP memanggil pihak sekolah.
Pemerintah daerah meminta sanksi dikeluarkan dari sekolah dibatalkan.
Sebagai gantinya, bupati meminta mereka membina para siswa itu.
