Cek RSUD Ulin Usai Kenaikan Iuran BPJS, Komisi IV DPRD Kalsel Janjikan Tambah Dana Jamkesda

Editor : Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Kenaikan iuran BPJS kesehatan dipastikan akan membawa dampak bagi masyarakat pemegang kartu BPJS kesehatan.

Pasalnya dengan adanya kenaikan di tengah Pandemi Covid 19 kini maka dipastikan akan ada peserta BPJS kesehatan yang tertunggak membayar iuran BPJS kesehatan.

Menyikapi hal tersebut komisi IV DPRD Kalsel mendatangi RSUD Ulin Banjarmasin Senin (4/1/2021) untuk mengecek kesiapan fasilitas kesehatan dalam memberikan pelayanan kesehatan bagi masyarakat miskin.

Ketua komisi IV DPRD Kalsel H M Luthfi Saifuddin  mengatakan, kedatangan pihaknya untuk menyikapi kenaikan iuran BPJS yang baru saja terjadi.

Baca juga: Pascapelantikan Bupati Balangan Terpilih Nyatakan Siap Lanjutkan Kerja Sama BPJS Kesehatan

Baca juga: Naik Rp 9.500, Begini Rincian Tarif BPJS Kesehatan 2021, Pemerintah Tetap Subsidi Kelas 3

Pihaknya, memastikan pasca kebijakan itu pasti akan ada penurunan daya beli dan ketidakmampuan membayar iuran oleh masyarakat miskin.

"Dengan adanya kenaikan iuran maka akan banyak sekali masyarakat yang menunggak sementara tiga bulan tidak bayar kepesertaan mereka akan dibekukan. Kemudian mengaktifkan lagi tidak bisa langsung diberikan pelayanan, sedangkan sakit tidak bisa menunggu," ujarnya kepada banjarmasinpost.co.id.

RSUD Ulin yang menjadi rumah sakit rujukan di Kalsel,  kini memiliki dana jaminan kesehatan daerah sebesar Rp 6 miliar untuk 2021.

Biasanya, sebelum Pandemi dengan besaran tersebut dana akan habis pada bulan Juli. Sementara di saat iuran BPJS kesehatan naik maka dana Jamkesda akan dipastikan akan lebih cepat habis.

"Kalaupun habis kami berjanji akan memperjuangkan dana tambahan di APBD perubahan, kalau memang tidak cukup juga bisa ditalangi dengan dana BLUD, di APBD perubahan kami perjuangkan di TAPD," janjinya yang melakukan kunjungan bersama Ketua DPRD, M Syaripuddin.

Baca juga: Iuran JKN BPJS Kesehatan Kelas III Naik Awal 2021, ini Komentar Ketua Komisi IV DPRD Kalsel

Komisi 4 DPRD Kalsel juga meminta agar fasilitas pelayanan kesehatan di Kalsel tak boleh kendor untuk memberikan pelayanan kesehatan yang layak dan baik bagi warga miskin.

"Harapan kita tentu jangan sampai ada warga yang benar-benar tidak mampu justru terbengkalai mendapatkan pelayanan kesehatannya karena dampak dari iuran BPJS kesehatan yang naik," tambahnya. (banjarmasinpost.co.id/milna sari)