Kasus Covid-19 Melonjak 58 Persen, Menko Airlangga Buka-bukaan Soal Pembatasan Sosial dan Vaksinasi

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Melonjaknya kasus Covid-19 pascalibur Natal dan Tahun Baru membuat pemerintah melakukan pembatasan di sejumlah wilayah yang dinilai berisiko tinggi dalam penularan Covid.

Hal itu diungkapkan oleh Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Airlangga Hartarto saat audiensi online dengan Tribun Network dan Tribunnews.com (grup Banjarmasinpost.co.id ), Kamis (7/1/2020) sore.

Dalam acara itu, Airlangga Hartarto yang sekaligus Ketua Komite Penanganan Covid -19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional (KPC-PEN) juga menjawab pertanyaan para audien yang terdiri dari para Pemimpin Redaksi Tribun Network.

Baca juga: Inilah Daerah Jawa dan Bali yang Wajib Batasi Kegiatan Publik, Bogor Hingga Surabaya Raya

Baca juga: Pembatasan Sosial Jawa-Bali 11-25 Januari 2021: Ini 8 Aturan, Penerapan WFH hingga Jam Tutup Mal

Tak hanya soal penanganan Covid -19, tapi juga soal pemulihan ekonomi dan pelaksanaan vaksinasi covid-19 yang akan dilaksanakan pekan depan. Acara ini ditayangkan langsung secara streaming di kanal youtube jaringan Tribun Network, salah satunya Banjarmasinpost.co.id di  kanal banjarmasin post.

Menurut Airlangga pemerintah telah menginstruksikan Menteri Dalam Negeri tentang pembatasan di beberapa wilayah di kota dan kabupaten terkait melonjaknya kasus Covid-19.

Pembatasan dilakukan di kota dan kabupaten yang memenuhi kriteria, yakni tingkat kematian di atas rata-rata kematian nasional atau di atas 3 persen,

tingkat kesembuhannya di bawah rata-rata nasional atau di bawah 82 persen, tingat kasus aktifnya di atas kasus aktif nasional atau di atas 14,2 persen dan tingkat keterisian ruang ICU dan ruang isolasi di atas 70 persen.

"Wilayah-wilayah yang masuk kategori tersebut kami sebut sebagai wilayah risiko tinggi," ujar Airlangga.

Adapun daerah yang termasuk kriteria adalah seluruh wilayah DKI Jakarta.

Wilayah Jawa Barat yang bersinggungan dengan DKI Jakarta seperti Bogor, Depok, dan Bekasi, Bandung Raya termasuk Cimahi. Banten meliputi Tangerang Raya, Tangerang Selatan, Kota dan Kabupaten Tangerang.

Wilayah Jawa Tengah antara lain Semarang Raya, Banyumas Raya dan Surakarta. Yogyakarta meliputi wilayah Bantul, Gunung Kidul dan Kulonprogo.

Sementara di Jawa Timur wilayah risiko tinggi ada di Surabaya dan Malang. Sedangkan di Pulau Bali ada di wilayah Denpasar dan Kabupaten Badung.

"Dari 7 wilayah tersebut, Gubernur Bali sudah keluarkan surat edaran terkait pembatasan, sementara wilayah lainnya akan menyusul," ujarnya.

Pembatasan tersebut akan dilakukan mulai tanggal 11 hingga 25 Januari 2021.

Namun ditegaskan dia, pembatasan bukan penghentian kegiatan masyarakat.

Sektor esensial masih tetap dibuka, seperti sektor kesehatan, bahan pangan dan energi, komunikasi, IT, kegiatan industri, kegiatan logistik, perhotelan dan pelayanan dasar utiliti publik, ujarnya.

Sementara untuk mal dan restoran diminta buka hingga pukul 19.00 dan masyarakat disarankan untuk bekerja dari rumah.

Hal ini dilakukan untuk untuk mengantisipasi meningkatnya kasus covid-19 yang di periode Desember pada Natal dan Tahun Baru naik cukup signifikan hingga 58 persen.

* Vaksinasi Dilaksanakan Pekan Depan

Soal vaksinasi, menurut Airlangga, Presiden RI sudah melaksankan rapat bersama gubernur seluruh provinsi. Hasilnya semua sepakat vaksin akan dilaksanakan pekan depan.

"Dan tentunya dimulai minggu depan ini diharapkan izin emergency use authorization bisa dikeluarkan BPOM kemudian juga oleh MUI dalam bentuk sertifikasi halal," katanya.

Menurutnya, BPOM sendiri sudah mendapatkan data dari clinical trial di Bandung, kemudian mendapatkan data dari Turki yang sudah mengeluarkan emergency use authorization untuk vaksin sinovac.

"Hingga tentunya diharapkan emergency use authorization ini dapat diberikan sebelum dilakukan vaksinisasi. Kemudian kita juga sudah menyiapkan untuk beberapa tenaga kesehatan yang prioritas pertama," katanya.

Lebih lanjut Airlangga menyatakan, saat ini vaksin yang sudah didatangkan sebayak 3 juta vaksin sinovac, serta pemerintah sudah melakukan pengadaan vaksin sinovac kembali diusulkan sebanyak 122 juta vaksin.

"Kemudian juga di kwartal berikutnya nanti akan ada pengadaan kembali, nah pemerintah sudah menyiapkan akses-akses tersebut bahkan pemerintah sudah membuat perencanaan vaksinisasi terhadap 182 juta penduduk Indonesia. Yang mana bapak presiden mengarahkan bahwa dari 182 juta itu membutuhkan vaksin sejumlah 426 juta dus dan ditargetkan dapat selesai dalam satu tahun, " jelasnya.

Yang jelas katanya, saat ini sebanyak 1,2 juta vaksin sudah didistribusikan ke-34 provinsi.

"Kemudian sudah dicatat 30.346 vaksinator dan dari 8.796 fasilitas. Nah tentu sesudah dari tahapan pertama ini kita akan evaluasi untuk tahapan-tahapan berikutnya. Dan secara singkat jalurnya ini biofarma bertanggung jawab mengirim kepada Dinkes ditingkat provinsi, lalu dari Dinkes akan menyakurkan ke fasilitas-fasilitas kesehatan yang dimiliki," ujarnya.

Airlangga juga memastikan, vaksinator tentu sudah dilatih di 34 provinsi, dan tentu orang-orang yang sudah terbiasa melakukan imunisasi.

"Sehingga yang dikirim vaksinnya dan mereka masing-masing mempungai kapasitas untuk melakukan vaksinasi," katanya.

Airlangga juga mengatakan, arahan Presiden RI untuk menyeimbangkan antara penanggulangan Covid dan pemulihan ekonomi.

"Jadi salah satunya adalah pemerintah melihat bahwa penanganan kesehatan ini menjadi kunci di tengah Pandemi Covid, dan penanganan itu dilakukan dengan vaksinisasi yang dibutuhkan waktu dalam satu tahun. Sehingga setiap rumah sakit baik itu runah sakit umum daerah maupun BUMN untuk menyisakan 30 persen rumah sakitnya untuk penanganan Covid," ujarnya.

Sementara itu situasi perekonomian Indonesia dalam berbagai tren yang ada menunjukan hal yang positif.

"Indikatornya antara lain kita punya perdagangan yang positif sampai dengan Bulan Desember, kemudian cadangan defisa kita Rp133 Miliar, kemudian kalau kita lihat dari perbankan 15 company melakukan restrukturisasi. Kemudian pemerintah telah melakukan perlindungan sosial, lalu KUR sudah hampir 99 persen situ bisa dilaksankan sehingga ada gairah dari UMKM," jelasnya.

Tak hanya itu menurutnya nilai tukar rupiah sudah kembali menguat dan lebih baik sejak Januari.

"Tentu dengan situasi makro yang baik ini, apa yang dilakukan pemerintah dengan pembatasan wilayah secara terbatas ini mendapatkan apresiasi dari masyarakat dan juga capital market," jelasnya. (Banjarmasinpost.co.id/wartakotalive.com/Bangkapos.com/Andini Dwi Hasanah)

Sebagian artikel ini telah tayang di bangkapos.com dengan judul Audiensi Menko Perekonomian Bahas Soal Covid -19, Pemulihan Ekonomi dan Pelaksanaan Vaksinisasi dan di Wartakotalive dengan judul VIDEO Pemerintah Segera Lakukan Pembatasan di Daerah Berisiko Tinggi Covid-19, Termasuk DKI Jakarta,