BPOM: Izin Penggunaan Darurat Vaksin Corona Ditarget Terbit Sebelum 13 Januari 2021

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Komisi Fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah mengeluarkan pernyataan terkait status vaksin Covid-19 Sinovac, yang disebut halal dan suci.

Namun fatwa MUI yang lengkap masih menunggu hasil uji Badan Pengawasan Obat dan Makanan (BPOM).

Sementara itu BPOM menyebutkan, izin penggunaan darurat atau emergency use authorization (EUA) vaksin virus corona (Covid-19) akan keluar sebelum 13 Januari 2021.

Menurut Kepala BPOM Penny Lukito proses perizinan telah memasuki tahap akhir. Sehingga EUA akan dapat dikeluarkan sebelum rencana vaksinasi corona Presiden Joko Widodo (Jokowi) pada 13 Januari mendatang.

Baca juga: Vaksin Covid-19 Sinovac Dinyatakan Halal, Tapi Fatwa Utuh MUI Masih Tunggu Hasil Uji BPOM

Baca juga: Fatwa MUI Vaksin Corona Halal dan Suci, Jokowi: Minggu Depan Vaksinasi Covid-19 Sinovac Dimulai

"Bisa diperkirakan tanggal 13 (Januari) bisa dilakukan vaksinasi, artinya kami bisa mengeluarkan EUA sebelum tanggal tersebut," ujar Penny saat media briefing, Jumat (8/1).

EUA yang akan diterbitkan merupakan EUA untuk vaksin produksi Sinovac. Sebagai informasi, BPOM saat ini masih menunggu data hasil uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di Bandung.

Data uji klinis di Bandung akan melengkapi data hasil uji klinis tahap ketiga yang dilakukan di berbagai negara. Antara lain adalah Brasil dan Turki yang saat ini datanya telah disampaikan.

"Kemarin sudah sebagian dan hari ini yang lengkap dari Bandung mudah-mudahan," terang Penny.

Data dari Bandung tersebut akan dievaluasi secara internal oleh BPOM. Setelahnya akan dilakukan pembahasan tahap akhir bersama Komite Nasional Penilai Obat, Indonesian Technical Advisory Group on Immunization (ITAGI), dan juga pakar epidemiologi.

Setelah EUA diterbitkan, program vaksinasi baru dapat dilaksanakan oleh pemerintah. Selama program vaksinasi berjalam, BPOM.akan mengawasi termasuk dengan melihat bila terdapat Kejadian Ikutan Pasca Imunisasi (KIPI).

Sebagai informasi, saat ini Indonesia telah memiliki 3 juta dosis vaksin Sinovac. Distribusi vaksin tersebut mulai dilakukan beriringan dengan proses pemberian EUA oleh BPOM.

* MUI Sebut Vaksin Covid-19 Sinovac Suci dan Halal, Fatwa Lengkap Tunggu BPOM

Sementara itu, Ketua MUI Bidang Fatwa dan Urusan Halal, Asrorun Niam Sholeh dalam jumpa pers dengan tegas mengatakan vaksin tersebut halal dan suci.

Dengan demikian diharapkan tidak ada lagi kekhawatiran dan keraguan dari masyarakat yang akan menjadi sasaran vaksinasi Covid-19.

"Kemudian terkait dengan aspek kehalalan, setelah dilakukan diskusi yang cukup panjang dari hasil penjelasan dari tim auditor, maka komisi fatwa menyepakati bahwa vaksin Covid-19 yang diproduksi oleh Sinovac yang diajukan oleh Biofarma hukumnya suci dan halal, ini yang terkait dengan aspek kehalalannya," kata Asrorun Niam Sholeh melaui konferensi pers yang ditayangkan di YouTube TV MUI, Jumat (8/1/2021).

Selain itu, Niam mengatakan MUI hanya menentukan kehalalan vaksin Sinovac.

Soal keamanan vaksin tersebut akan diserahkan kepada Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Akan tetapi mengenai kebolehan penggunaannya ini sangat terkait dengan keputusan mengenai aspek keamanan penggunaan dari Badan POM," ucapnya.

Sementara itu, Presiden Joko Widodo (Jokowi) mengatakan bahwa vaksinasi Covid-19 akan dimulai pada pekan depan.

Meskipun demikian menurut Presiden, masyarakat harus tetap disiplin menerapkan protokol kesehatan.

"jadi ini minggu depan sudah mulai vaksinasi, tapi memang keadaan belum bisa kembali langsung normal. Oleh sebab itu saya titip kepada Bapak Ibu sekalian sampaikan ke tetangga keluarga dan teman-teman agar tetap disiplin menjaga protokol kesehatan," kata Presiden dalam acara penyerahan Bantuan Modal Kerja di Istana Bogor, Jawa Barat, Jumat (8/1/2021).

Menurut Presiden pemerintah sedang berupaya agar vaksinasi rampung kurang dari setahun.

Perlu setidaknya 182 juta orang atau 70 persen masyarakat Indonesia yang divaksin agar tercipta kekebalan komunal.

Dengan terciptanya kekebalan komunal atau kelompok maka pandemi akan berhenti.

"Nanti kalau yang di vaksin sudah 182 juta, itu 70% dari penduduk Indonesia itu sudah terjadi yang namanya kekebalan komunal. Insya allah covidnya sudah stop itu harapan Kita semua," katanya kepada para penerima BMK.

Presiden kembali menegaskan bahwa ia akan menjadi orang pertama yang disuntik vaksin Covid-19 pada tahap pertama vaksin akan diberikan kepada tenaga kesehatan, diantaranya dokter dan perawat.

"Didahului dulu nanti dokter-dokter perawat-perawat dan selanjutnya masyarakat," pungkasnya.

Sebelumnya, Presiden Joko Widodo (Jokowi) meminta masyarakat untuk bersabar menunggu Vaksin Covid-19. Hal itu disampaikan Presiden dalam akun twitternya @Jokowi, Kamis, (7/1/2021).

"Sedang menanti vaksin Covid-19? Sabar. Saya juga," kata Presiden.

Menurut Kepala Negara, vaksin Covid-19 sudah ada dan telah didistribusikan ke daerah. Vaksinasi tinggal menunggu izin penggunaan darurat atau Emergency use Authorization (EUA) dari Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM).

"Apabila izin sudah keluar, vaksin gratis secara bertahap, kita laksanakan," katanya.

Presiden kembali menegaskan akan menjadi orang pertama penerima vaksin Covid-19. Bukan untuk mendahului masyarakat, melainkan untuk meyakinkan bahwa vaksin Covid-19 aman digunakan.

"Mengapa Presiden jadi yang pertama? Bukan hendak mendahulukan diri sendiri, tapi agar semua yakin bahwa vaksin ini aman dan halal. Jadi, siap-siap saja," pungkasnya.

Baca juga: Wakil Bupati HST Siap Jadi Orang Pertama Divaksin Bersama 1.727 Nakes di Kabupaten HST

Baca juga: Terpapar Covid-19, Irfan Hakim Bayangkan Jasadnya Masuk Kubur : Alhamdulillah Masih Diberi Umur

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul BREAKING NEWS Fatwa MUI: Vaksin Covid-19 Sinovac Suci dan Halal, dan di kontan.co.id dengan judul BPOM: Izin penggunaan darurat vaksin corona keluar sebelum 13 Januari