James Arthur Kojongian Dicopot dari Jabatan di DPD Golkar Sulut, Buntut Video Viral Perselingkuhan

BANJARMASINPOST.CO.ID, MANADO - Nasib apes seolah terus mengikuti James Arthur Kojongian (JAK), usai aksinya berselingkuh diketahui sang istri hingga menjadi viral di media sosial.

Selain rumah tangganya bersama Michaela Elsiana Paruntu diambang kehancuran, James juga diberhentikan dari jabatan sebagai Ketua Harian DPD 1 Partai Golkar Sulut.

Pemberhentian James dilakukan partai berlambang pohon beringin tersebut diduga kuat sebagai reaksi atas sorotan yang tengah membelit James saat ini.

Meskipun menerima, namun James mengaku menyayangkan tindakan partainya. Sebab, ia merasa pengurus Partai Golkar Sulut belum meminta klarifikasi terlebih dulu pada dirinya.

• TATAPAN Pedagang Durian Lihat Saingannya Lebih Laris Videonya Viral, Semangat Rezeki Sudah Diatur

• VIRAL Curhat Pilu Pilot Boeing 737 Jadi Kuli Bangunan, Dipecat Akibat Pandemi Corona

"Sampai saat ini, pengurus Golkar Sulut belum meminta klarifikasi kepada saya," kata pria yang akrab disapa JAK itu.

Pihak partai dinilai langsung melakukan jumpa pers dan mengumumkan pencopotan jabatannya.

"Saya sangat menjunjung tinggi keputusan partai, tapi setidaknya partai memanggil saya hadir dalam rapat internal terbatas pengurus DPD I," kata dia.

Pengumuman pencopotan jabatan James Arthur dilakukan pada Rabu (27/1/2021).

Berdasarkan rapat terbatas yang dipimpin Ketua DPD I Golkar Sulut, Chritiany Euginia Paruntu, James harus dicopot dari jabatannya di Golkar.

"Dengan arif dan bijaksana mengambil sikap menonaktifkan kader Partai Golkar berinisial J dari jabatannya sebagai Ketua Harian DPD I Partai Golkar Sulut periode 2020-2025," ungkap Wakil ketua DPD I Partai Golkar Sulut bidang Organisasi, Feryando Lamaluta kepada wartawan, Rabu (27/1/2021).

Feryando masih akan berkoordinasi dengan bidang hukum terkait langkah selanjutnya yang akan diambil Golkar.

"Dan demi menjaga marwah dan wibawa Partai Golkar, kami akan meminta kajian dari Bidang Hukum untuk memutuskan langkah selanjutnya," ujar Lamaluta.

Badan Kehormatan (BK) DPRD Sulut pun turut mengkaji dugaan kasus yang menerpa salah satu pimpinan mereka.

Ketua BK DPRD Sulut, Sandra Rondonuwu, akan bersikap setelah kajian selesai.

"BK adalah lembaga yang menangani tetang persoalan etika dan moral anggota DPRD, bukan lembaga hukum. Tugas kami, akan melihat dan mengkaji hal-hal yang dilakukan anggota DPRD. Kami sudah bicarakan bagaimana penanganannya, apa-apa saja yang melanggar," ungkap Sandra.

• BNPB dan Kementerian PUPR Bakal Beri Stimulan Rumah Terdampak Banjir di Kalsel

• CEK ONLINE BLT UMKM Rp 2,4 Juta, Berikut Cara Mengajukan Kredit Mikro ke Bank BRI, Caranya Mudah