Dukung Penanganan Covid-19 dan Banjir Kalsel, APBD Kalsel Dipangkas Rp 8 Miliar

Editor : Hari Widodo
 
BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - APBD Pemprov Kalsel akan direfokusing 8,5 persen untuk penanganan Covid-19 dan banjir Kalsel. 

Sekretaris komisi satu DPRD Kalsel H Suripno Sumas usai rapat koordinasi terkait pemangkasan tersebut  mengatakan pemangkasan harus dilakukan menyusul adanya surat edaran Kemendagri terkait pemangkasan 10 persen di setiap SKPD untuk penanganan Covid 19 khususnya vaksinasi dan pemulihan banjir.

Hasilnya terang Suripno ditemukan perlu pemangkasan Rp 8,9 miliar atau 8,5 persen. 

"Hasil ketetapan ini akan kami bawa ke rapat pimpinan agar disetujui, jika sudah disetujui maka sekwan nantinya akan menyampaikan ke Bakeuda dan itulah anggaran yang bisa direfokusing," jelasnya, Kamis (4/3/2021).

Baca juga: APBD Kalsel Tahun 2021 Disepakati, PAD Sumbang 65 Persen Komponen Pendapatan Daerah

Baca juga: Terdampak Pandemi, Program Bantuan Desa Rp 50 Juta dari APBD Kalsel Batal Direalisasikan

Sementara Kepala Bakeuda Agus Byan Noor mengatakan dari Kemenkeu ada pemotongan DAU untuk Kalsel. Dengan itu harus dilakukan penyesuaian. 

Semua SKPD jelasnya harus dipotong maksimal 10 persen. Tapi 10 persen itu setelah dikurangi belanja pegawai, belanja hibah, dan bagi hasil kabupaten kota.

"Pengurangannyan itu dikali berapa nanti, dari plafon yang sudah ada baru kita sisihkan untuk menutup pemotongan DAU dari Kemenkeu dan sekalian anggaran untuk refokusing," jelasnya.

Kegiatan yang kurang penting jelasnya akan dialihkan untuk penanganan Covid 19 dan pemulihan pasca banjir. 

Sementara untuk penanganan Covid-19, khusus untuk vaksin.

"Vaksin dari pusat memang gratis, tapi pengamanan dan yang lain dibebankan ke APBD," ujarnya.

Total uang DAU yang dipotong Kemenkeu, sebut Agus, sekitar Rp 36 miliar.

Baca juga: Masih Terdampak Covid-19, RAPBD Kalsel 2021 Tak Capai Rp 5,5 Triliun, Turun Rp 126,7 Miliar

Sementara APBD Kalsel di luar DAK non fisik dan DAK fisik sekitar Rp 5,5 triliun.

PJ Gubernur Kalsel, Safrizal ZA mengakui, memang perlu pemotongan anggaran untuk vaksinasi dan banjir. 

"Ancaman karhutla dan potensi bencana lain masih bisa terjadi, dan kita juga berencana untuk menambah Belanja Tak Terduga kita," ujarnya. (Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)