Pembangunan 2022 di Tala Difokuskan pada Dua Prioritas, ini Sasarannya

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, PELAIHARI - Deraan pandemi corona virus diseases (covid-19) pada Maret 2020 disusul bencana alam (banjir besar dan tanah longsor) pada pertengahan Januari 2021 lalu mengharuskan Pemerintah Kabupaten Tanahlaut (Tala), lebih tajam lagi menetapkan prioritas pembangunan.

Tema Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) tahun 2022 pun diubah menjadi berinteraksi dalam membina desa dan menata kota.

Ini dalam upaya rehabilitasi sarana dan prasarana ekonomi dan infrastruktur untuk pemulihan sosial ekonomi masyarakat.

"Semoga saja pemerintah bisa cepat memperbaiki jalan-jalan maupun jembatan yang rusak akibat banjir dan tanah longsor kemarin," harap Syarbani, warga Pelaihari, Kamis (8/4/2021).

Baca juga: Berada di Pesisir Pantai, Jalan di Desa Takisung Tanahlaut Kerap Tergenang Pasang Air Laut

Baca juga: Tahun Ajaran Baru Tala Pastikan Mulai Tatap Muka, Namun Diterapkan Bertahap

Ia mengatakan kerusakan infrastrukrur benar-benar menyulitkan warga berakrivitas sehingga roda perekonomian lokal juga turut terganggu.

Apalagi hingga sekarang lalu lintas di jalur jalan nasional di Kelurahan Pabananan masih belum normal.

Arus lalu lintas dari arah Banjarmasin masih melewati jalur alternatif.

Perencanaan pembangunan tahun 2022 saat ini pun mulai dimatangkan Pemkab Tala.

Musyawarah Rencana Pembangunan (Musrenbang) RKPD 2022 telah dilaksanakan Rabu kemarin di Aula Pencerahan Bappeda Tala.

Agenda penting itu dibuka Bupati HM Sukamta secara virtual.

Baca juga: Echa Si Putri Tidur Asal Banjarmasin Kembali Terlelap Seminggu, Pernah Tidur 13 Hari Pada 2017 Silam

"Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) yang merupakan dokumen perencanaan daerah untuk periode satu tahun itu dijelaskan Andris akan memiliki dua prioritas pada tahun 2022," ucap Andris Evony, Kepala Badan Perencanaan dan Pembangunan Daerah (Bappeda) Tala.

Pertama, lanjutnya, pemulihan ekonomi dan infrastruktur pascabencana.

Prioritas kedua, pemenuhan target Rancangan Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD 2018-2023) yang di antaranya terdapat 17 indikator belum terpenuhi dari total 46 Indikator.

"Kenapa difokuskan, supaya apa yang dibelanjakan menggunakan APBD akan lebih mengena. Proyeksi kemampuan belanja kita tidak sampai Rp 1,5 sekian triliun sehingga kita harus memilih mana yang prioritas," jelas Andris.