Breaking News:

Berita Banjarmasin

DPRD Kalsel Konsultasikan Mekanisme LKPj Kepala Daerah ke DPRD DKI Jakarta

Setelah diserahkannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, tugas selanjutnya dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah melak

Foto Humas DPRD Kalsel
Rombongan DPRD Kalsel berkonsultasi mekanisme LKPj Kepala Daerah ke DPRD DKI Jakarta 

Editor: Edi Nugroho

BANJARMASINPOT.CO.ID, JAKARTA-Setelah diserahkannya Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPj) Kepala Daerah, tugas selanjutnya dari DPRD Provinsi Kalimantan Selatan adalah melakukan pembahasan.

Dimana hasil pembahasan tersebut akan menjadi rekomendasi-rekomendasi yang akan diserahkan kembali kepada Pemerintah Provinsi Kaimantan Selatan.

Guna memperkaya wawasan dalam melaksanakan tugas tersebut DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melakukan konsultasi dan komparasi terkait mekanisme pembahasan LKPj ke DPRD DKI Jakarta, Jumat (9/4).

Di temui seusai pertemuan Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan M Syaripuddin menjelaskan bahwa ada beberapa perbedaan di DPRD DKI Jakarta dengan DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dalam pembahasan LKPj.

Baca juga: Komparasi Mekanisme LKPj, DPRD Kalsel Konsultasi ke DPRD DKI Jakarta, Ternyata Ada Perbedaan ini

Baca juga: DPRD Kalsel Minta Gubernur Kawal Realisasi Bendungan Riam Kiwa di Kabupaten Banjar

Baca juga: Tingkatkan Layanan, Kehumasan DPRD Kalsel Lakukan Studi Komparasi ke Kalteng

Baca juga: Tuntaskan Pembebasan Lahan Bendungan Riam Kiwa, DPRD Kalsel Siap Perjuangkan ke Kementerian PUPR

Dimana diturakannya bahwa DPRD DKI Jakarta dalam pembahasan LKPj tidak membentuk pansus akan tetapi dibahas melalui komisi-komisi, “tidak dibentuk pansus, mengoptimalkan membahas dengan SKPD-SKPD.

Rombongan DPRD Kalsel berkonsultasi mekanisme LKPj Kepala Daerah ke DPRD DKI Jakarta
Rombongan DPRD Kalsel berkonsultasi mekanisme LKPj Kepala Daerah ke DPRD DKI Jakarta (Foto Humas DPRD Kalsel)

“Jadi di DKI ada yang namanya pra pembahasan LKPj sebelum disampaikan, setelah disampaikan dibuat rekomendasi perkomisi, baru dari komisi-komisi disampaikan ke Banggar, dan selanjutnya Banggar menyampaikan rekomendasi ke Pemerintah,” jelasnya politisi dari PDI Perjuangan Hj ini.

Hj Karmila
Hj Karmila (Foto Humas DPRD Kalsel)

Senada dengan hal tersebut Wakil Ketua DPRD Provinsi Kalimantan Selatan Hj Karmila juga mencatat beberapa hal penting dari kegiatan tersebut diantaranya komisi-komisi sama seperti di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dalam pembahasan bersama SKPD sesuai Undang-undang Nomor 23 tahun 2014 tentang Pemerintah Daerah membahas salah satunya tentang bagaimana realisasi kinerja dan angggaran yang meliputi program dan kegiatan di SKPD-SKPD,

M. Syaripuddin
M. Syaripuddin (Foto Humas DPRD Kalsel)

“ Adapun yang dibahas komisi terhadap skpd antara lain realisasi kinerja dan anggaran,” jelasnya. (aol)

Editor: Edi Nugroho
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved