Apresiasi Saran Pj Gubernur Kalsel, Wakil Ketua DPRD Kotabaru akan Dorong Pemkab Lakukan ini

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, KOTABARU - Wakil Ketua DPRD Kotabaru H Mukhni akan mendorong Pemerintah Daerah menyediakan anggaran lebih besar terkait penanganan Covid-19.

Dorongan penambahan anggaran kepada Pemerintah Daerah, upaya mendukung bantuan stimulan berupa 5.000 kit rapid test antigen oleh Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan.

"Inikan bantuan stimulan. Saya kira kalau jumlah 5.000 kecil saja. Jadi mau tidak mau dari daerah harus menambah juga," jelas Mukhni usai menghadiri penyerahan bantuan rapid test antigen oleh Pj Gubernur Kalsel Safrizal, Sabtu (11/4/2021).

Perlunya penambahan jumlah rapid test antigen, terkait penyampaian laporan Pj Bupati Kotabaru, pasien terpapar covid-19 Kotabaru ada kecendrungan menurun.

Baca juga: Pastikan Aktivitas di Pelabuhan Tidak Sebabkan Pencemaran, PT SBC Kotabaru Rutin Melakukan ini

Baca juga: Calon Jemaah Haji Kotabaru Jalan Tes Kebugaran, Nenek 92 Tahun Ini Berharap Tahun Ini Bisa ke Mekkah

"Sebetulnya tidak menurun sih kalau melihat, karena belum pernah dilakukan secara terus menerus PCR," ujarnya.

Oleh karena itu, Mukhni mengapresiasi langkah Pj Gubernur Kalsel agar dilakukan screening secara luas.

Dengan menambah jumlah rapid test antigen yang sudah diberikan Pemerintah Provinsi.

"Kita tambah, Pemerintah Daerah karena memang sepakat saja. Bahwa kesehatan masyarakat, perlindungan terhadap masyarakat di atas segala-galanya. Sepakat," sambung Mukhni.

Baca juga: Tempat Ibadah di Sumber Agung Jadi Sasaran Penyemprotan Desinfektan Jelang Ramadhan

"Saya akan mendorong Pemerintah Daerah menyediakan anggaran untuk pengadaan itu (rapid test antigen). Karena jumlah 5.000 relatif kecil. Minimal kita (daerah) menambah sekitar 50 ribu," sambungnya.

Bahkan untuk mempercepat pengadaan tambahan rapid test antigen, disarankan Mukhni, tidak perlu menunggu lama.

Pengadaan tambahan rapid test antigen minimal 50 ribu bisa segera dilakukan dengan merefocusing anggaran.

"Refocusing anggaran kembali. Karena perlindungan masyarakat, itu aturan paling tertinggi sudah. Saya kira sepakat saja," pungkas Mukhni kepada banjarmasinpost.co.id.

BANJARMASINPOST.CO.ID/Helriansyah