Vaksin Nusantara

IDI Dukung BPOM Soal Vaksin Nusantara, Uji Klinis Jangan Abaikan Protokol dan Prosedur Kesehatan

Ikatan Dokter Indonesia ( IDI)beri dukungan pada BPOM terkait polemik uji klinis vaksin nusantara tahap II. Singgung soal protokol dan prosedur

DOKUMENTASI BNPB
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih, Kamis (16/4/2020). 

Editor: Anjar Wulandari

BANJARMASINPOST.CO.ID, JAKARTA - Polemik uji klinis vaksin nusantara yang digagas mantan Menteri Kesehatan Terawan Agus Putranto masih terus berlanjut.

Uji klinis tahap kedua vaksin nusantara yang dilanjutkan tim peneliti masih menuai pro dan kontra.Uji klinis itu dilanjutkan setelah mendapatkan dukungan dari Komisi IX DPR RI.

Namun belakangan dukungan membanjiri Badan Pengawas Obat dan Makanan (BPOM). Pihak yang mendukung BPOM menyebut uji klinis itu melanggar protokol dan prosedur yang berlaku karena tidak mengantongi izin dari BPOM.

Salah satunya dari Ikatan Dokter Indonesia ( IDI). Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih menegaskan bahwa prosedur dan protokol yang berlaku wajib dipatuhi dalam pengembangan vaksin Nusantara.

Baca juga: Narkoba Kalsel, Anggota Polres HSU Kejar Pemilik Sabu ke Rawa-rawa di Amuntai Utara

Baca juga: BPOM Lepas Tangan Soal Vaksin Nusantara, Penny Lukito: Saya Sudah Tidak Mau Komentari

Menurut Daeng, pengembangan vaksin Nusantara tidak boleh hanya disandarkan pada niat nasionalisme, namun juga harus sesuai protokol.

"Jangan hanya kita berpikir niat, niat nasionalisme ini sendiri, kemudian karena niatnya nasionalisme, sudahlah protokolnya cincai enggak apa-apa, lah. Kan enggak bisa begitu," ujar Daeng dalam diskusi virtual Polemik Trijaya, Sabtu (17/4/2021).

Dirinya mengatakan prosedur dan protokol harus tetap menjadi prioritas.

Meski vaksin yang dikembangkan mendapatkan label buatan dalam negeri.

Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Kamis (16/4/2020).
Ketua Umum Pengurus Besar Ikatan Dokter Indonesia (PB IDI) Daeng M Faqih dalam konferensi pers Gugus Tugas Percepatan Penanganan COVID-19 di Graha BNPB Jakarta, Kamis (16/4/2020). (DOKUMENTASI BNPB)

Daeng mengatakan sebenarnya pengembangan vaksin menggunakan sel dendritik bukan pertama kali dikembangkan di Indonesia.

"Artinya kalau bicara platform itu dikaitkan dengan nasionalisme, saya juga tidak terlalu tertarik karena kami kalau di bidang kesehatan mengerti nih platform dendritik ini tidak pertama kali di Indonesia," ungkap Daeng.

Sebelumnya, Kepala BPOM Penny K. Lukito enggan memberikan komentar saat peneliti vaksin sel dendritik atau vaksin Nusantara tetap melanjutkan tahapan uji klinis kedua meski tak sesuai rekomendasi pihaknya.

"Terkait vaksin nusantara ya kami tidak bisa menjawab, ya jawaban kami bagaimana hasil penilaian Badan POM terkait fase pertama uji klinik fase 1 vaksin dendritik atau vaksin nusantara adalah belum bisa dilanjutkan ke uji klinik fase dua, sudah clear ya sampai di situ," tegasnya dalam konferensi pers virtual bersama BPOM RI secara virtual, Jumat (16/4/2021).

Baca juga: Uji Klinis Fase II Vaksin Nusantara Tanpa Persetujuan BPOM, Komisi IX Beri Dukungan

Baca juga: Update Vaksinasi Covid-19 Nasional : Dosis Tahap Kedua Sudah Mencapai 5,8 Juta Orang

* 100 Tokoh Lebih Dukung BPOM

Sementara itu, lebih dari 100 tokoh Tanah Air menyatakan dukungan untuk BPOM terkait polemik Vaksin Nusantara.

Halaman
12
Sumber: Kompas.com
Rekomendasi untuk Anda
Ikuti kami di
AA

Berita Terkini

© 2025 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved