Breaking News:

Berita Tabalong

Bupati Tabalong Terbitkan Edaran Pembatasan Keluar Daerah, Mudik dan Pengajuan Cuti bagi ASN

Larangan mudik untuk ASN Pemkab Tabalong tertuang dalam surat edaran yang ditandatangani Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani

banjarmasinpost.co.id/dony usman
Kepala BKPP Tabalong H Rusmadi 

Editor: Eka Dinayanti

BANJARMASINPOST.CO.ID, TANJUNG - Pembatasan kegiatan bepergian ke luar daerah atau mudik serta cuti bagi Aparatur Sipil Negara (ASN) di lingkup Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Tabalong.

Ini disampaikan dalam surat edaran Nomor 523/SE/BUP/BKPP/800/04/2021 yang ditandatangani Bupati Tabalong H Anang Syakhfiani, 16 April 2021.

Dalam surat edaran itu disebutkan pegawai ASN dan keluarga dilarang melakukan kegiatan berpergian ke luar daerah dan/atau mudik pada periode 6 Mei sampai dengan 17 Mei 2021.

Larangan kegiatan bepergian ke luar daerah dan/atau mudik dikecualikan bagi ASN yang melaksanakan perjalanan dalam rangka pelaksanaan tugas kedinasan yang bersifat penting dan terlebih dahulu dapat surat tugas ditandatangani minimal Pejabat Pimpinan Tinggi Pratama (eselon I) atau Kepala Kantor Satuan Kerja.

Baca juga: Anggota DPRD Tabalong Datangi DPRD Kalsel untuk Pertanyakan Bendungan Sungai Kumam

Baca juga: Produksi Cabai Besar dan Cabai Rawit di Tabalong Surplus, Siap Ramaikan Pasar Agribisnis

Juga bagi ASN yang dalam keadaan terpaksa perlu untuk melakukan kegiatan bepergian ke luar daerah dengan terlebih dahulu mendapatkan izin tertulis dari Kepala SKPD.

Kemudian bagi ASN tersebut juga harus memperhatikan peta zonasi risiko penyebaran Covid-19, peraturan atau kebijakan mengenal pembatasan keluar masuk orang yang ditetapkan oemerintah daerah asal dan tujuan perjalanan.

Memperhartikan kriteria, persyaratan, dan protokol perjalanan yang ditetapkan oleh Kementrian Perhubungan dan Satuan Tugas Penanganan Covid-19 serta menerapkan protokol kasehatan yang ditetapkan Kementerian Kesehatan

Sedangkan untuk pembatasan cuti, dikecualikan bagi ASN dengan cuti melahirkan, cuti sakit atau cuti karena alasan penting bagi ASN maupun Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (P3K).

Baca juga: Kebakaran di Banjarmasin, Empat Rumah di Belitung Selatan Hangus Terbakar

Baca juga: Setelah Batuampar, Diskopdag Tanahlaut Bakal Gelar Pasar Murah di Lokasi Manunggal

Kepala Badan Kepegawaian Pelatihan dan Pendidikan (BKPP) Tabalong, H Rusmadi, Kamis (29/5/2021), membenarkan adanya edaran tersebut.

Dimana dalam edaran juga disebut adanya ancaman pemberian sanksi hukuman disiplin bagi mereka yang terbukti melakukan pelanggaran.

Edaran ini dibuat untuk mencegah dan memutus rantal penyebaran Covid-19 serts tindak lanjut atas Surat Edaran Menpan RB Nomor 08 Tahun 2021 tanggal 7 April 2021.

Kemudian terkait surat edaran ini, pihaknya juga meminta tolong kepada warga masyarakat agar membantu pemerintah daerah untuk ikut melakukan pengawasan terhadap ASN.

"Seandainya ada laporan masyarakat maka kami akan melakukan konfirmasi kepada Kepala SKPD nya, pakah ada izin yang diberikan oleh kepala SKPD kepada yang bersangkutan," katanya.

(banjarmasinpost.co.id/donyusman)

Penulis: Dony Usman
Editor: Eka Dinayanti
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved