Breaking News:

Berita Banjarmasin

Izin Perjalanan Dinas Saat Pelarangan Mudik Pemprov Kalsel Diperketat

Pj Gubernur Kalsel tegaskan harus ada izin dari sekda bagi semua pegawai pemprov yang akan lakukan perjalanan pada masa larangan mudik lebaran.

BANJARMASINPOST.CO.ID/MILNA SARI
Penjabat Gubernur Kalimantan Selatan, Safrizal ZA, setelah melantik Sekdaprov di Mahligai Pancasila, Banjarmasin, Senin (3/5/2021). 

Editor: Alpri Widianjono

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Larangan mudik yang berlaku untuk semua kalangan termasuk ASN dan tenaga kontrak diperketat untuk ASN Pemprov Kalsel.

Dikatakan Pj Gubernur Kalsel Safrizal ZA saat diwawancarai Banjarmasinpost.co.id, Senin (3/5/2021), pengajuan surat perjalanan dinas atau surat tugas sejak 6 Mei hingga 17 Mei 2021 difokuskan ke Sekda Kalsel.

"Semua ASN dan tenaga kontrak Pemprov Kalsel yang ingin mengajukan surat tugas di tanggal pelarangan mudik, satu pintu, yakni dari Sekda," ujarnya setelah pelantikan Sekda Kalsel di Mahligai Pancasila, Banjarmasin.

Surat tugas harus tandatangan basah dari Sekda. "Tidak lagi boleh dari kepala SKPD, semua harus dari Sekda," tegasnya.

Baca juga: Larangan Mudik Lebaran, Sopir Angkutan Umum Kalsel Harapkan Bantuan Selama Tidak Bekerja

Baca juga: Dampak Larangan Mudik, Pj Gubernur Kalsel Safrizal Minta Sopir Angkutan Umum Bertahan

Hal itu dilakukan demi menekan mudik dengan dalih perjalanan dinas atau tugas.

Meski sudah mendapatkan surat tugas, namun ujar Safrizal, pegawai Pemprov Kalsel juga tetap harus memiliki surat negatif Covid-19 dari tes rapid antigen. "Semua berlaku sama, bagi TNI, Polri, juga sama, satu pintu," tambahnya.

Sementara itu Sekda Kalsel Roy Rizali Anwar mengatakan hingga kini belum ada pegawai Pemprov Kalsel yang meminta surat tugas saat larangan mudik. "Belum, karenakan kata Pak Pj dimulai sejak 6 Mei," ujarnya.

Ia mengatakan, kebijakan tanda tangan surat tugas satu pintu tersebut akan segera disosialisasikan ke pegawai Pemprov Kalsel. 

Baca juga: Kapolresta Banjarmasin Himbau Warga Tak Mudik Lebaran, Cukup Video Call dengan Keluarga

Baca juga: Langgar Edaran Mudik dan Cuti Lebaran 2021, ASN dan P3K di Pemkab Tabalong akan Dikenakan Sanksi ini

Tak hanya itu, pegawai Pemprov Kalsel juga tak diperbolehkan cuti kecuali alasan kesehatan. "Pengecualian untuk alasan kesehatan," tambahnya.

(Banjarmasinpost.co.id/Milna Sari)

Penulis: Milna Sari
Editor: Alpri Widianjono
Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved