Hari Ini Kemenag Berikan Kepastian Soal Haji 2021, Menag Yaqut Cholil Choumas Minta Publik Sabar

Karena ketidakjelasan persoalan kuota ini, Saleh meyakini pemerintah akan kesulitan memfasilitasi jamaah haji.

Andaikata jadi diberangkatkan, butuh waktu yang tidak sedikit untuk mempersiapkan pemondokan, katering transportasi jamaah, persiapan wukuf dan mabit, dan hal-hal teknis lainnya.

Dikhawatirkan, waktu yang tersisa tidak cukup untuk mengurus hal-hal teknis itu.

"Jika memang tidak memungkinkan untuk memberangkatkan haji reguler tahun ini, segera saja diumumkan.

Dengan begitu, para calon jamaah haji kita memiliki kepastian. Meskipun mereka berharap untuk tetap pergi, namun dengan kondisi yang ada saat ini, mereka diharapkan dapat memahami," kata dia.

"Ketentuannya, kalau mau berangkat haji, semua harus dipastikan aman. Aman di dalam perjalanan, aman ketika melaksanakan ibadah, dan aman pada saat kepulangan.

Baca juga: KUOTA Haji 2021, Menag Yaqut Cholil Qoumas: Arab Saudi Belum Beri Kepastian

Baca juga: Kapan Idul Adha 2021 alias Idul Qurban atau Hari Raya Haji? Simak Juga Niat Sholat Idul Adha

Pandemi ini kan sangat mengancam. Semua serba tidak jelas dan akibatnya semua serba tidak aman.

Karena tidak aman, mestinya tidak wajib untuk memberangkatkan," imbuh anggota Komisi IX DPR RI itu.

Kalaupun pemerintah berniat untuk memberangkatkan, menurut Saleh, cukup dengan dibatasi bagi para calon jamaah haji khusus.

Menurutnya, jamaah haji khusus diyakini masih tetap bisa diberangkatkan mengingat pelayanan dan pengurusan kebutuhan mereka adalah biro-biro perjalanan yang telah mengantongi izin resmi kementerian agama.

Dengan begitu, mereka tetap bisa menjadi duta-duta Indonesia dalam pelaksanaan haji tahun 1442 H ini.

Selain itu, jika diputuskan untuk tidak memberangkatkan haji tahun ini, Saleh mendesak pemerintah untuk merelokasi anggaran penyelenggaraan haji kepada kegiatan dan kebutuhan prioritas.

Diketahui bahwa alokasi anggaran penyelenggaraan ibadah haji dari APBN cukup besar. Di luar belanja pegawai dan kebutuhan rutin, ada 250 M di antaranya yang bisa dipergunakan untuk pelaksanaan kegiatan dan kebutuhan mendesak.

"Kegiatan dan kebutuhan mendesak di kementerian agama banyak. Pembayaran tunjangan sertifikat dosen, dukungan guru-guru honorer madrasah, perbaikan kantor KUA, bantuan rehabilitasi madrasah, bantuan pembangunan STAIN, IAIN, UIN, dan kegiatan-kegiatan keumatan lainnya," jelasnya.

Kementerian Agama, kata dia, selama ini dinilai selalu terlambat dalam merespons aspirasi masyarakat dan stakeholdernya.

Baca juga: KUOTA Haji 2021, Menag Yaqut Cholil Qoumas: Arab Saudi Belum Beri Kepastian

Baca juga: Layanan Haji Bank Kalsel, Jadi Mudah ke Tanah Suci dengan Menabung di Tabungan Haji Ar-Rahman

Artikel ini telah tayang di Tribunnews.com dengan judul PAN Minta Kemenag Segera Tentukan Kebijakan Pemberangkatan Haji 2021 dan di TribunSumsel.com dengan judul Gelar Rapat Tertutup dengan DPR, Ini Kata Menag Soal Penyelenggaraan Haji 2021