Daftar Formasi CPNS dan PPPK 2021 di Berbagai Instansi, Termasuk Pemprov dan Kabupaten

BANJARMASINPOST.CO.ID -  Walaupun seleksi CPNS dan PPPK 2021 belum dibuka. Namun sejumlah instansi sudah merilis berbagai formasi yang dibutuhkan.

Inilah daftar formasi CPNS dan PPPK 2021 di sejumlah kementerian, lembaga, pemerintah provinsi, hingga pemerintah kota/kabupaten.

Kesempatan menjadi abdi negara makin terbuka dan berbagai lulusan mendapatkan kesempatan. Termasuk lulusan dari SMA maupun SMK.

Kejaksaan yang akan membuka 4.148 formasi pada seleksi CPNS 2021.

Baca juga: DAFTAR Formasi CPNS 2021 Kemenlu, Ada Lowongan Pegawai untuk Penempatan di Luar Negeri

Baca juga: LINK CPNS 2021 Kementerian Perhubungan, Simak Syarat dan Dokumen yang Harus Disiapkan

Juga Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham) yang membuka sekitar 4.500 formasi.

Lain halnya dengan Pemerintah Provinsi (Pemprov) DKI Jakarta yang membuka 12.037 formasi yang terdiri dari formasi untuk calon PPPK dan CPNS 2021.

Dilansir dari tribunnews.com dengan judul daftar-formasi-cpns-pppk-2021-kejaksaan-kemenkumham-bpk-kemlu-dki-jakarta-hingga-jawa-tengah, berikut daftar formasi CPNS dan PPPK 2021 di sejumlah kementerian, lembaga, hingga pemerintah daerah sebagaimana dirangkum Tribunnews.com dari berbagai sumber:

1. Kejaksaan

Kejaksaan resmi membuka 4.148 formasi pada seleksi CPNS 2021.

Formasi ini terbagi ke sejumlah jabatan dengan latar belakang dan kualifikasi pendidikan yang berbeda-beda.

Kabar gembiranya, lembaga yang dipimpin ST Burhanuddin ini membuka peluang bagi sejumlah jenjang pendidikan mulai dari lulusan SMA se-derajat hingga Strata 2 (S2).

Untuk lulusan SMA se-derajat, bisa mendaftar formasi Pengawal Tahanan/Narapidana yang jumlahnya mencapai 494 orang.

Sementara formasi terbanyak di Kejaksaan adalah Jaksa, yaitu 1.000 orang dengan kualifikasi lulusan Sarjana Hukum.

Daftar formasi terbaru CPNS Kejaksaan 2021 dapat Anda cek di bawah ini.

Baca juga: Beredar Formasi CPNS dan PPPK 2021 Kemendikbud Ristek Saat Pendaftaran Belum Buka, Penjelasan DIKTI

2. Kementerian Hukum dan HAM