Breaking News:

Berita Banjarmasin

VIDEO Pendapatan Sektor Pajak Kalsel Masih Minim

PJ Gubernur Kalsel meminta agar dilakukan audit terhadap penyebab minimnya pendapatan sektor pajak.

Penulis: Milna Sari | Editor: Hari Widodo

BANJARMASINPOST.CO.ID, BANJARMASIN - Minimnya pendapatan Kalimantan Selatan (Kalsel) dari sektor pajak membuat PJ Gubernur Kalsel meminta agar dilakukan audit terhadap penyebab minimnya pendapatan sektor pajak.

Tiga pajak yang seharusnya tinggi di Kalimantan Selatan justru minim dalam realisasinya.

PJ Gubernur Kalsel Safrizal ZA Senin (21/6/2021) pajak air permukaan misalnya yang masih bisa ditingkatkan.

Saat ini Pemerintah Provinsi Kalimantan Selatan hanya menerima Rp 4 miliar pajak air permukaan pertahun.  Padahal jumlah itu menurutnya sangat kecil dibandingkan potensi pajak air permukaan di Banjarmasin misalnya dengan banyak hotel dan perusahaan.

Ia menduga target yang ditetapkan oleh Pemprov Kalsel masih minim sehingga nilai Rp 4 miliar sudah cukup besar.

"Mungkin targetnya kecil makanya realisasinya kecil, padahal potensinya besar,"katanya.

Selain di Banjarmasin, di Kalsel secara keseluruhan jelasnya juga ada banyak perusahaan besar yang bergerak di bidang tambang, kebun, dan manufaktur yang menjamur itu semua menggunakan pajak air permukaan.

"Pandangan saya Rp 4 M ini kecil untuk kalsel, melihat potensi ekonomi banua kita lumayan baik," beber Safrizal.

Tak hanya pajak air permukaan, Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) juga menjadi potensi pajak yang besar.

Tunggakan PKB di Kalsel terhitung hampir Rp 1 triliun. Menurut Safrizal hutang pajak kendaraan bermotor itu merupakan akumulasi yang ditemukan BPK lebih dari lima tahun dan juga pengaruh Pandemi Covid-19.

"Pemerintah Provinsi juga minta BPKP melakukan audit penyebab tunggakan pajak sekaligus meminta bagaimana cara mengatasinya,"ujarnya Bila perlu Pemerintah ujarnya akan bersikap tegas dalam mengambil keputusan dengan adanya pembebasan denda keterlambatan dan kebijakan lainnya.

Sementara Ketua DPRD Kalsel H Supian HK mengatakan mendukung upaya meningkatkan pendapatan daerah dari sektor pajak. Salah satunya menurutnya dengan kendaraan roda empat dinas yang tidak layak pakai yang ditumpuk dan terus menunggak pembayaran pajaknya harus segera dilelang.

"Saya bertanggungjawab ke Kemenkeu untuk menghapuskan mobil dinas itu," ujarnya.

Pada SKPD ungkap Supian ada banyak mobil dinas yang menumpuk tak terpakai. Sementara PKB nya harus terus dibayarkan. Mobil dinas tidak layak pakai tersebut nantinya justru membebani pemerintah daerah.

"Bagaimana mau menambah pendapatan daerah juga masih ada pengeluaran yang tidak perlu seperti itu,"tambahnya. (banjarmasinpost.co.id/milna sari)

Ikuti kami di
KOMENTAR

BERITA TERKINI

© 2021 TRIBUNnews.com Network,a subsidiary of KG Media.
All Right Reserved